SuarIndonesia – Waspada praktik investasi bodong di Kalimantan Selatan (Kalsel), angka fantastis capai angka Rp 139 Triliun.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan kerugian masyarakat akibat praktik investasi bodong/ilegal di Provinsi Kalsel telah mencapai angka sekitar Rp 139 triliun.

“Masifnya angka kerugian tersebut mencerminkan kerentanan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keuangan, khususnya pertumbuhan aset perbankan syariah yang sedang dalam tren positif,” kata Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas Rosy Wediawaty di Banjarmasin, Senin (23/2/2026).

Kondisi itu, katanya, menjadi tantangan besar terhadap potensi keuangan syariah di daerah itu, khususnya investasi ilegal dengan total kerugian mencapai Rp 139 triliun.

“Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya tambahan 1.453 situs judi online (judol) di Kalsel yang telah diidentifikasi,” ucap Rosy saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel.

Menurut Rosy, fenomena investasi ilegal dan judol ini bukan sekadar masalah kriminalitas siber, melainkan ancaman bagi literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan formal, termasuk perbankan syariah.

Ia menyampaikan bahwa hal ini terlihat dari dinamika di daerah seperti di Provinsi Kalsel, yang meskipun memiliki pangsa aset perbankan syariah terbesar di Pulau Kalimantan, tetap harus waspada terhadap distorsi ekonomi ini.

Ia mengatakan data menunjukkan aset perbankan syariah di Kalsel tumbuh dari 11,15 persen pada 2021 menjadi 34,83 persen pada akhir 2023.

Namun, dia mengingatkan bahwa pertumbuhan angka tersebut harus dibarengi dengan ketahanan masyarakat agar tidak tergiur imbal hasil tinggi dari investasi bodong.

“Penurunan nominal kredit pada sektor real estate dan jasa perusahaan sebesar minus 47,54 persen secara tahunan (yoy) per September 2024 menjadi indikator bahwa penguatan edukasi keuangan syariah sangat mendesak dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko non-produktif tersebut,” ujar Rosy.

Bappenas mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi keuangan sebagai benteng pertahanan utama, karena langkah ini dinilai krusial agar aliran dana masyarakat tetap berada pada jalur ekonomi produktif dan syariah, bukan menguap pada instrumen ilegal yang merugikan secara sistemik.

Bappenas berkomitmen untuk terus mengawal transformasi ekonomi digital agar lebih inklusif dan aman, guna memastikan sektor keuangan syariah dapat tumbuh berkelanjutan tanpa terdistorsi oleh praktik keuangan ilegal yang merusak tatanan ekonomi nasional. (RW)