SuarIndonesia — Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah (Kalteng) 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp3.949.697 per bulan. Angka tersebut naik 7,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi mengatakan penetapan UMP tersebut telah ditandatangani Gubernur Kalteng pada 18 November 2026.
“Sudah ditetapkan. Gubernur Kalimantan Tengah pada 18 November kemarin sudah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah berdasarkan surat keputusan gubernur,” ujar Farid, Jumat (20/11/2026).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/317/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk enam sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Untuk sektor industri minyak mentah kelapa sawit, minyak mentah inti kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit, serta pertanian kelapa sawit, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.956.950 per bulan. Sementara itu, sektor pertambangan batu bara serta pertambangan emas dan perak mendapat UMSP sebesar Rp3.979.691 per bulan.
“Kedua kelompok sektor tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 7,15 persen dibandingkan ketentuan tahun sebelumnya,” katanya.
Farid menjelaskan besaran kenaikan ditentukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng. Pembahasan dilakukan setelah pemerintah menerima surat dan data perhitungan dari kementerian.
“Pertimbangan kenaikan tersebut meliputi upah minimum tahun 2026, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu atau alfa,” tutur Farid dilansir dari detikKalimantan.
Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha menyepakati penggunaan indeks alfa sebesar 0,60.
Indeks tersebut dipilih dari rentang yang telah ditentukan, yakni 0,5 hingga 1. Selanjutnya, nilai alfa dimasukkan ke dalam formula perhitungan kenaikan upah minimum.
“UMP dan UMSP Kalteng 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Ketentuan tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan sampai satu tahun,” katanya.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan struktur dan skala upah yang ditetapkan masing-masing perusahaan. Farid menambahkan, komunikasi antara pemerintah, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selama pembahasan berlangsung baik.
“Alhamdulillah, komunikasi dengan serikat buruh maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berjalan baik karena semuanya tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi sebagai satu tim, sehingga tidak ada gejolak,” pungkasnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















