MASALAH Baliho Bando di Jalan A Yani, Surat Ketua DPR Tak Dijawab, Dewan Bakal Panggil Walikota

- Penulis

Jumat, 1 Oktober 2021 - 23:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Sehubungan terbitnya surat peringatan (SP) atau teguran ketiga yang dilayangkan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjarmasin, Drs H Ahmad Muzaiyin kepada pemilik 10 baliho bando di Jalan Achmad Yani, langsung disikapi DPRD Banjarmasin.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini menilai terbitnya surat teguran atau peringatan ketiga itu sama saja dengan melecehkan lembaga dewan.

Sebab sebelumnya, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya telah meminta Walikota Ibnu Sina menunda rencana penertiban 10 titik baliho bando yang ada di ruas Jalan Achmad Yani.

Surat bernomor 170/378/PIMP-DPRD/IX/2021, tertanggal 23 September 2021, Harry Wijaya menyampaikan hasil kesimpulan rapat dengar pendapatan gabungan komisi terkait masalah reklame bando, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Bahkan termasuk adanya kesepakatan antara Walikota Ibnu Sina dengan para pengusaha reklame tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan.

“Hasil kesepakatan sudah jelas, termasuk rapat gabungan antara Komisi I dan III DPRD Kota Banjarmasin dengan perwakilan pemerintah kota, para pengusaha meminta penundaan pembongkaran. Ini karena, DPRD melalui panitia khusus (pansus) telah membahas revisi atau penyempurnaan Perda Penyelenggaraan Reklame Nomor 16 Tahun 2014,” ucap Isnaini kepada awak media di Banjarmasin, Jumat (1/10/2021).

Politisi Gerinda dan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame DPRD Banjarmasin ini mengatakan jika surat pimpinan dewan tidak diindahkan, hal itu merupakan sebuah pelecehan terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Isnaini menegaskan jika surat pimpinan DPRD diabaikan Walikota, maka dewan bisa menggunakan hak bertanya maupun interpelasi.

“Sekarang ini saya bertanya dengan pemerintah kota yang ngotot untuk menertibkan baliho bando? Padahal, sudah ada kesepakatan yang dicapai antara Walikota Ibnu Sina dengan pihak APPSI Kalsel,” ungkap Isnaini.

Malah untuk menggunakan hak bertanya, Isnaini mengatakan lewat komisinya akan segera meminta pimpinan DPRD Banjarmasin memanggil Walikota Ibnu Sina.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Banjarmasin ini mengatakan masih banyak persoalan yang sepatutnya jadi atensi seorang kepala daerah.

“Mengabaikan kesepakatan baik dengan pihak APPSI Kalsel, hasil rapat dengar pendapat hingga surat resmi dari Ketua DPRD Banjarmasin. Dari hasil analisis kami, tidak ada yang mengatur larangan keberadaan reklame bando yang membentang di atas jalan. Lantas ada lagi alasan karena berdasar Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2021,” papar Isnaini.

Baca Juga :   DIHADAPAN Komisi III DPR RI, Kapolresta Banjarmasin Paparkan Strategi Menjaga Kondusivitas Kota

Menurut Isnaini, dasar hukum yang dipakai dalam upaya penertiban baliho bando itu masih mengacu ke Perda Penyelenggaraan Reklame Nomor 16 Tahun 2014, seperti tertuang dalam surat teguran atau peringatan yang dilayangkan Kepala Satpol PP dan Damkar Banjarmasin.

“Ini aneh, mengapa Perwali bisa mengalahkan Perda Reklame yang kedudukan hukumnya lebih di atas. Sementara, status Perwali itu hanya aturan teknis, bukan aturan hukum yang mengikat,” tegas Isnaini.

Bahkan, Isnaini juga belum menemukan atau mendapat salinan dari Perwali Nomor 54 Tahun 2021.

L“Seperti apa isinya, kami belum tahu. Sekali lagi, fungsi dewan dalam pengawasan tentu menyangkut penegakan perda. Jangan sampai perwali justru mengalahkan Perda,” cetus Isnaini.

Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir pun merasa janggal dan ada kesan tebang pilih apa yang dilakukan Pemerintah Kota dalam penertiban reklame.

Terbukti, baliho yang diduga kuat tak berizin di kawasan Taman Edukasi dekat Duta Mall di Jalan A Yani Km 2, malah tak ditindak.

“Ini belum lagi soal tempat hiburan malam (THM) yang berani buka di malam Jumat. Padahal, sudah jelas-jelas melanggar perda. Kenapa Satpol PP Banjarmasin tidak menindak dan mengabaikan THM yang nakal, justru malah mengejar soal penertiban baliho bando itu?” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Pengusaha sukses ini pun bertanya. “Apakah baliho atau reklame itu merugikan seorang walikota? Apakah ada dampak langsung kepada masyarakat?”tanya Saut.

Menurut Saut, jika ingin menegakkan aturan maka harus tanpa pandang bulu. Ketika ada yang reklame atau kegiatan THM yang melanggar ketentuan harus segara ditindak. Saut menyebut buktinya para pemilik harus diganjar dengan surat peringatan (SP) 1 hingga 2, hingga terakhir SP 3.

“Selama reklame bando itu beberapa tahun telah memberi kontribusi bagi daerah lewat pajak reklame. Kenapa baliho yang tak berizin di Taman Edukasi, malah tak pernah ditindak,” demikain Saut Nathan Samosir balik bertanya.(SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

MENDESAK Percepatan Pemulihan Jalan Perdagangan Pasca Galian Pipa PAM Bandarmasih
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir
BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:42

VAPE DILARANG BNNP Kalteng, Cartridge Berisi Narkoba Ditemukan!

Selasa, 17 November 2026 - 23:34

REMAJA Jadi Kurir Narkoba Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:36

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Minggu, 15 November 2026 - 20:00

NIA, NJAY dan NIKO Dievakuasi dari Sungai Sekonyer

Minggu, 15 November 2026 - 19:54

2 RELAWAN KARHUTLA Kobar Terima Bintang Jasa dari Prabowo

Jumat, 13 November 2026 - 20:55

233 LANSIA Diwisuda, 11 Bangun Usaha Sendiri

Selasa, 10 November 2026 - 22:03

LEGENDA Asal-usul Sungai Barito dan Kepercayaan Orang Dayak

Berita Terbaru

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail (kedua dari kanan) menyampaikan paparan capaian dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu siang (18/11/2026). (Foto: ANTARA/Hana Dewi KK)

Nasional

KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:06