DISOROT Perpanjangan PPKM Level 4 Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru Indikasi Dugaan Pemerintah Pusat Inkonsisten

SuarIndonesia – Perpanjangan PPKM Level 4 Banjarmasin, Banjarbaru dan tabahan Kabupaten yakni Kotabaru, yang dari sebelumnya diterapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ,  ini indikasi dugaan Pemerintah Pusat Inkonsisten

“Sangat disayangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam Konferensi Pers pada Senin (6/9/2021) malam menyebutkan untuk PPKM Level 4 di 3 Kabupaten/Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kotabaru diperpanjang pelaksanaan dari tanggal 7-20 September 2021,” kata M.Pazri, Direktur Borneo Law Firm, Selasa (7/9/2021)

Perpanjangan PPKM dua pekan ke depan ini lebih panjang durasinya dibanding pelaksanaan hal serupa di Jawa dan Bali.

Dimana untuk wilayah Jawa-Bali perpanjangan PPKM hanya sampai tanggal 13 September 2021.

Sebelumnya disebutkan Airlangga, PPKM Level 4 di Kalimantan tinggal 2 yakni di Kaltim dan Kaltara.

Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian khusus ke sejumnlah provinsi yang memiliki angka vaksinasi lebih rendah dari angka nasional, sepertti Provinsi Kalsel dan DI Aceh.

Secara umum, PPKM level 4 di luar Jawa/Bali turun menjadi 23 kabupaten dan kota dari sebelumnya 34 kabupaten dan kota.

“Lalu siapa yang paling bertanggujawab?. Berapa banyak kerugian masyarakat, kalau disebutkan salah satu indikator PPKM level 4 dilanjutkan karena Kalsel angka vaksinasi lebih rendah, padahal faktanya ketika masyarakat mau vaksin saat ini, banyak Puskesmas mengatakan vaksin kosong di Kalsel- Banjarmasin,” tegas M Pazri, yang juga advokat ini menambahkan

Perpanjangan PPKM ini lanjutnya mengindikasikan dugaan pemerintah inkonsisten.

Di satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19.”Namun disisi lain tetap memperpanjang PPKM,kan aneh,” ucapnya.

Seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM.

Terlebih saat ini pemerintah seolah tidak mendengar jeritan rakyat dimana-mana yang makin banyak terdampak pandemi virus corona.

Saat ini para pekerja makin banyak yang di PHK dan dirumahkan, gara-gara PPKM livel 4 pergerakan masyarakat berbagai aktivitas dan usaha,UMKM masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas.

“Sementara, kelas menengah ke bawah tekanan ekonominya makin sulit.

Coba kita cermati, dari beberapa pekan pelaksanaan PPKM level 4 kemarin, apa yang di dapatkan keberhasilannya.

Berapa total sudah dana yang dikeluarkan, seperti apa parameter kongkritnya, seperti apa transfaransi datanya.

Seperti apa pengawasannya. Kalau pun turun kasus positifnya, data itu karena jumlah orang dipersiksa atau testing PCR dan tes Antigennya diturunkan,” bebernya.

Dengan memperpanjang PPKM Level 4, menunjukkan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif dibandingkan dengan negara negara lain.

Kebijakan ini seharusnya dievaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang ideal, lebih efektif disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal wilayah masing-masing .

Evaluasi juga perlu difokuskan pada para pemangku kebijakan PPKM dari Pusat sampai daerah.

Kalau memaksakan PKKM level 4 seperti ini, membuat masyarakat lebih bingung dan akhirnya bisa jadi tidak mengikuti kebijakan PPKM karena sudah tidak percaya (trust) dengan pemerintah.

Saat ini banyak masyarakat yang sakit, padahal ada dugaan gejala mengarah covid , namun masyarkat enggan berobat ke Puskesmas dan ke Rumah Sakit lebih baik di rumah berobat jalan.

Dikatakan, hal tersebut karena banyaknya prasangkaan-prasangkaan dengan pemerintah, itu yang jadi PR utama saat ini.

Sebagian masyarakat akan menjadi sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil.

Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin tajam.

Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin krisis sosial terus terjadi, mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dan jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan seperti tulisan mural graffiti dan aksi-aksi penolakan PPKM yang ada di beberaapa daerah pekan yang lalu termasuk di Banjarmasin.

“Kalau ini yang ada di benak masyarakat, dihawatirkan masyarakat akan semakin nekat dan tak peduli dengan semua aturan apapun sari pemerintah terkait PPKM Level 4.

Saya berharap perpanjangan PPKM level 4 ini ditinjau ulang oleh Pemerintah Pusat kalau tidak berdasar ya harus dicabut,” ujarnya.

Lainnya disebut, evaluasi total harus dilakukan, Pemprov Kalsel dan Pemda Kabupaten Kota juga harus serius dan menyampaikannya, jangan hanya formalitas.

Saat ini edukasi masyarkat penting terus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tetap meyakini covid itu nyata adanya dan vaksinasi merata dipercepat terus dijalankan.

“Jangan seolah mewajibkan vaksin namun kosong, serta pemerintah serta pemerintah juga harus melihat keadaan dan kebutuhan fakta di lapangan untuk saat ini,” pungkas. M Pazri. (ZI)