Suarindonesia – Keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun berhasil diselamatkan BPKP Kalsel dari optimalisasi dan efisiensi anggaran.
Salah satunya pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Kalsel, memberikan kontribusi Rp 969 miliar.
Lima kontribusi BPKP Kalsel untuk efisiensi pengeluaran daerah pertama pengawasan yang dilakukan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD.
Evaluasi penggunaan Dana Transfer, evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan audit tujuan tertentu pengadaan Almatkes dengan potensi efisiensi Rp 447 miliar.
Kedua, penyelamatan keuangan daerah, dari kegiatan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit lainnya, senilai Rp 11,79 miliar.
Ketiga, penghematan/efisiensi belanja pemerintah, dari kegiatan audit penyesuaian harga dan audit klaim, senilai Rp 20,40 miliar.
Keempat, penyelamatan keuangan negara, dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara, review bantuan subsidi upah, progres pembangunan fasilitas.
Review tunggakan honorarium, dan reviu pembayaran tunggakan kinerja guru dan pengawas pendidikan agama Islam, senilai Rp 12 miliar.
Kelima, optimalisasi penerimaan negara, dari pemeriksaan pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan, senilai Rp 1 miliar.
“Total potensi efisiensi dan penyelamatan tahun 2021 1,5 triliun rupiah,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
