SuarIndonesia — Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Badrodin Haiti mengatakan pemerintah membuka ruang diskusi terkait wacana pembentukan lembaga pengawas eksternal baru yang lebih independen dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Wacana ini muncul setelah berbagai kelompok masyarakat menilai bahwa Kompolnas saat ini belum efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri.
“Nanti kita bawa dalam diskusi, apakah nanti kita memang perlu perbaikan. Tapi, bagaimana cara perbaikannya itu melalui proses diskusi, tidak kita sendiri gitu. Karena kita komite, komite ini akan diskusikan semua nanti,” ujar Badrodin usai melakukan audiensi dengan perwakilan pegiat lingkungan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Badrodin mengatakan kritik terhadap Kompolnas yang dinilai tidak netral, tidak hanya datang dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari kalangan pers yang menilai pengawasan eksternal kerap berpihak pada institusi kepolisian.
Menurutnya, masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan desain baru terhadap pengawasan eksternal Polri ke depan.
“Itu jadi masukan buat kita, bagaimana nanti desain Kompolnas ke depan. Itu salah satu poin yang memang perlu menjadi satu sorotan kita dalam perbaikan kinerja polisi ke depan,” kata Badrodin, dilansir dari AntaraNews.
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan perwakilan pegiat lingkungan dihadiri Jimly Asshiddiqie, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, serta Nico Afinta yang mewakili Supratman Andi Agtas.
Para pegiat lingkungan juga mendorong pembukaan ruang pengawasan eksternal dan perbaikan fungsi penegakan hukum agar Polri benar-benar netral dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut berbagai rekomendasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk merumuskan transformasi kepolisian yang lebih transparan. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
