DEWAN TABALONG : PT Adaro tak Layak Dapat Perpanjangan Ijin Tambang

DEWAN TABALONG : PT Adaro tak Layak Dapat Perpanjangan Ijin Tambang

SuarIndonesia – Terkait berakhirnya izin pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong tertanggal 1 Oktober 2022, Wakil Ketua I DPRD Tabalong, H.Jurni katakan Adaro tak layak dapat ijin perpanjangan.

“Menurut kami PT. Adaro Indonesia di Tabalong tak layak dapat ijin perpanjangan pertambangan 2 kali 10 tahun,” ucapnya Rabu (7/7/2021)

Menurut H. Jurni kendati pengelolaan izin tambang dari Pusat, ia menginginkan Pemerintah daerah dan dewan dan dinas terkait Kabupaten Tabalong duduk bersama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Perusahaan tambang mau bagaimanapun pasti memberikan dampak yang kurang bagus. Selain itu tenaga lokal Tabalong yang bekerja jauh dari harapan.

“Artinya tenaga lokal harus dilibatkan, dengan perpanjangan izin ini lah dapat kita masukkan persyaratan,” katanya.

Ia menginginkan lahan hasil tambang dapat dikelola dengan baik, sehingga apabila sudah tidak terpakai dapat ditanam pohon sawit ataupun karet, jadi masyarakat dapat meneruskan perekonomian.

“Kita ajak komisi III DPRD Provinsi Kalsel, ayo ke Tabalong bantu kami, kalau dari dewan provinsi gregetnya lebih kuat,” ujarnya lagi.

Lebih jauh H. Jurni menginginkan, tenaga kerja di tabalong sesuai dengan undang undang tenaga kerja bahwa perusahaan harus mengutamakan orang lokal.

“Pemerintah daerah harus dukung, tenaga lokal yang bekerja di perusahaan tabalong,”

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tabalong, Habib Taufani Al Kaff, menambahkan hasil terakhir pihaknya ke Kementerian ESDM RI untuk melakukan pengawasan dan menggali data PT. Adaro.

“Adaro melakukan pertambangan sekitar 16800 hektar lahan yang ditambang, hanya sekitar 2464 hektar baru dilakukan reklamasi, itu pun hanya terdapat di daerah Balangan, bukan di tabalong,” tambahnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak anti investasi apalagi hal tersebut menguntungkan untuk pemerintah, akan tetapi kewajiban yang harus dipenuhi dapat terselesaikan.

“Kewajiban harus terpenuhi, kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan,” ujarnya.

Sesuai UU nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, sebelum pengusulan perpanjangan kontrak baru PKB2B, pihak perusahaan pertambangan harus memperhatikan syarat reklamasi 100 persen lahan bekas galian tambang. (HM)

 979 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: