BERESKAN Uang Ganti Rugi Lahan Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru

BERESKAN Uang Ganti Rugi Lahan Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru

SuarIndonesia – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) minta Pemerintah segera bereskan uang ganti rugi lahan perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalsel, Fahrani mengatakan daerah yang kini sudah dibagun perkantoran Pemprov masih ada tanah yang belum diselesaikan ganti ruginya,

Hal itu disampaikan Fahrani saat menyampaikan pandangan Fraksi Tentang Rapeeda LPPA tahun 2020,

“Masyarakat sering mengeluh pada kita bahwa sudah bertahun-tahun Pemprov Kalsel dibagun pusat perkantoran di Banjarbaru tapi sampai sekarang ada tanah yang masih belum diselesaikan ganti ruginya,” kata Fahrani ditemui usai rapat,” ucapnya, Selasa (22/6/2021)

Dia menyebut, perkantoran Pemprov sendiri berdiri diatas tanah seluas dari 500 hektare. Daerah itu menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalsel.

“Tentu saja mereka sangat menyayangkan. Tanah sudah dipakai sudah dibagun tapi belum dibayar,” katanya.

Pihaknya juga memberikan catatan terkait LPPA tahun 2020 terkait aset yang masih belum teradministrasi dengan baik. Pada sidang paripurna (Senin 21/6/2021)

Ia menyebut belum adal data valid tentang aset yang punyai Provinsi Kalsel.

Sehingga hal itu pun selelau menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap kali menyampaikan hasil auditnya

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah bisa melakukan tata kelola aset yang baik supaya menjadi instrumen yang tepat supaya melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional.

Selain mebahas soal aset poin lain yang disampaikan Fraksi PDIP lewat juru bicaranya ialah terkait pemangkasan anggaran SKPD.

Pihaknya menilai menyayangkan pemangkasan merata yang dilakukan pada SKPD Provinsi Kalsel yang kemudian berimbas pada pendapatan daerah.

“Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan pemotongan anggaran SKPD yang dilakukan secara merata, terlebih SKPD yang terkait pendapatan baik itu UPPD Samsat dan UPTD atau anggaran pendampingan dari proyek-proyek APBN,” tegasnya.

Selain mendengarkan pasangan Fraksi PDI Perjuangan, kesempatan itu juga mendengarkan 7 pandangan Fraksi DPRD Kalsel lainnya. (HM)

 286 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: