SuarIndonesia – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus menggali data lintas instansi guna memfinalisasi rekomendasi perbaikan tata kelola BBM.
Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan antrean panjang, kelangkaan, hingga disparitas harga yang memicu peralihan konsumsi di masyarakat.
Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, menegaskan pihaknya tengah mensinkronkan data kendaraan terdaftar dari Ditlantas dan Bapenda dengan data barcode MyPertamina.
Langkah ini bertujuan agar formulasi rekomendasi distribusi daerah didasari oleh data riil kebutuhan lapangan, bukan sekadar asumsi.
“Insyaallah pada 30 September nanti kami akan mengundang para penegak hukum dan Satgas BBM untuk menyampaikan rekomendasi Pansus. Rekomendasi ini disusun untuk memperbaiki tata kelola agar masalah antrean dan keterjangkauan harga dapat terselesaikan,” ujar Syaripuddin dalam rapat koordinasi di Banjarmasin, Rabu (23/9/2026).
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyatakan kesiapan pihak Pertamina dalam mendukung rekomendasi Pansus dan pengawasan dari Satgas.
Ia menegaskan stok harian BBM di Kalsel sebenarnya dalam kondisi aman.
“Fenomena antrean saat ini bukan disebabkan masalah stok, melainkan tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang memicu konsumen beralih. Kami mengimbau masyarakat mampu untuk bijak menggunakan BBM nonsubsidi,” jelas Bondan. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
