SULIT Akses dari UPPD Masuk ke Lingkungan Perusahaan di Tanbu, Membuat Rendahnya Penerimaan PAP

Bagikan :
SULIT Akses dari UPPD Masuk ke Lingkungan Perusahaan di Tanbu, Membuat Rendahnya Penerimaan PAP

SuarIndonesia – Masih rendahnya penerimaan dari pajak air permukaan di daerah Tanah bumbu, disebabkan sulitnya akses dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan atau wajib pajak masih menjadi kendala.

Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah tersebut Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Keuangan Daerah Kalsel lakukan koordinasi terkait pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten,, bertempat di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Sabtu (30/10/2021).

Anggota Komisi II DPRD, Muhammad Yani Helmi mengatakan agar potensi di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) mampu direalisasikan secara optimal perlu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk saling bahu membahu

Tentunya hasil yang diterima oleh Provinsi tersebut akan dibagi hasilkan dengan Kabupaten/Kota melalui Dana Bagi Hasil PAP dengan besaran 50% untuk Provinsi dan 50% untuk Kabupaten/Kota.

“Hari ini kita coba untuk mengkolaborasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel dan hal yang sangat membahagiakan bahwa Kabupaten Tanbu bersedia, siap membantu walaupun dalam kondisi refocusing dan lain sebagainya” ujar Paman Yani sapaan akrab

Komisi II DPRD juga berterima kasih kepada pihak Pemkab Tanah Bumbu Bupati Tanah Bumbu H. M. Zairullah Azhar dan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H. Ambo Sakka beserta SKPD terkait, yang sudah berusaha menyambungkan keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah antara Pemerintah Provinsí dan Kabupaten/Kota hari ini.

“Tinggal nanti Badan Keuangan Daerah Kalsel serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melanjutkan ini.

Meskipun nantinya ada hambatan, mudah-mudahan dapat di support langsung oleh Bupati maupun Sekda Tanbu”, jelasnya.

Sedangkan anggota Komisi II DPRD Kalsel Fahrani menambahkan potensi  terhadap pajak air permukaan sangat besar.

“Hanya saja bagaimana kita bisa menggandeng perusahaan-perusahaan ini agar bisa terbuka dan jujur terhadap penggunaan air itu sendiri.

Sehingga sosialisasi perlu kita canangkan dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun program sosialisasi dilakukan. Kemudian kesiapan sarana dan prasarana di lapangan serta alat ukur untuk menilai penggunaan air di tiap unit di perusahaan juga hendaknya tersedia.

“Mudah-mudahan dengan potensi permukaan air ini kita bisa meningkatkan PAD kita ini sehingga kesejahteraan bisa lebih meningkat”, harap politisi PDIP ini.

Sementara itu Sekda Tanbu H. Ambo Sakka menyampaikan terima kasih dan penghargaan terkait peningkatan pendapatan asli daerah.

“Seperti yang disampaikan Paman Yani bahwa Pemerintahan Kab Tanah bumbu siap untuk meimplementasikan hal itu, seiring apa yang harus dilakukan di Kabupaten dengan apa yang dilakukan oleh Provinsi Kalsel, pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan itu,” tutupnya (HM)

 488 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!