SuarIndonesia – Posisi turunan Jembatan Bromo yang belakangan dikeluhkan warga akhirnya membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin akhirnya angkat bicara.
Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengatakan, pembangunan Jembatan Pulau Bromo yang memakan anggaran senilai Rp40 miliar itu sudah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED). Termasuk tingkat kemiringan turunan jembatan.
“Jadi untuk kemiringan turunan jembatan itu, sudah diperhitungkan bahwa itu aman,” ucapnya saat ditemui awak media di Balai Kota, Rabu (8/6/2022) siang.
Lantas, bagaimana dengan adanya kondisi atau adanya insiden saat ini terjadi?
Menanggapi hal itu, pihaknya sudah mengambil tindakan. Yakni, dengan melakukan survei di lapangan serta meminta masukan masyarakat.
Hasilnya, pihaknya akan segera melakukan pemeliharaan. Misalnya menambah kekasaran lantai turunan jembatan dan menambah rambu pengaman.
“Kami juga sudah bekerjasama dengan rekan-rekan di Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pemasangan rambu-rambu itu,” ungkapnya.
“Segera kami kerjakan. Karena kami pikir, juga sudah sangat mendesak. Sehingga ke depan, jembatan itu nyaman dilintasi masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, menurutnya, warga yang mengalami insiden kecelakaan di turunan Jembatan Pulau Bromo itu, rata-rata tidak mengetahui kondisi jembatan. Itu didapatkannya dari keterangan masyarakat setempat.
Hal itulah yang menjadi alasan mengapa perlunya meletakan rambu-rambu peringatan di kawasan jembatan.
“Yang jelas, kami tindak lanjuti apa yang jadi keluhan masyarakat. Baik melalui pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala. Seperti misalnya melihat kondisi lantai jalan,” jelasnya.
“Selain juga akan terus melihat respons masyarakat, juga melihat dari sisi tim teknis di Dinas PUPR Banjarmasin. Itu yang akan kami kolaborasikan. Mana yang paling baik dan aman, itu yang paling kami utamakan,” tambahnya.
Baca Juga :
“Pada intinya, keberadaan jembatan itu menjadi pembuka atau penghubung akses atau wilayah yang belum tersentuh prasarana jalan maupun jembatan,” pungkasnya.
Sebelumnya, insiden kecelakaan pengendara motor yang sering terjadi akibat curamnya turunan Jembatan Pulau Bromo, ini menuai sorotan DPRD Banjarmasin.
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizal menyatakan, sejak awal perencanaan pembangunan jembatan itu pihaknya sudah menyangsikan urgensi terkait kecuraman turunan jembatan.
“Kalau tidak salah pada tahun 2019 lalu, kami sering berdebat terkait ekspose yang dilakukan oleh PUPR Banjarmasin tentang Jembatan Pulau Bromo,” ucapnya, ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa (7/6/2022) malam.
Ia membeberkan, selain soal urgensi, pihaknya juga menyoroti desain jembatan yang ditawarkan. Lantaran memang terlihat curam pada turunan jembatannya.
“Secara keseluruhan, memang tampak eksotik, namun dalam hal keselamatan belum ada jaminan,” tekannya.
Seiring dengan berjalannya waktu hingga selesainya jembatan, lalu ditambah dengan adanya korban jiwa, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas meminta PUPR Banjarmasin untuk melakukan kajian ulang.
“Apakah jembatan ini dari segi keselamatan bisa terjamin. Mengingat sudah beberapa kali terjadi insiden. Bagus dari segi penampilan, tapi tidak dari segi keselamatan,” ucapnya.
“Padahal sejatinya, jembatan berfungsi untuk mempermudah masyarakat untuk akses penyeberangan. Yang diutamakan semestinya keselamatan bukan penampilan,” tegasnya.
Di sisi lain, Afrizal juga berpandangan, Kondisi turunan jembatan yang curam disinyalir berkaitan dengan proses pembebasan lahan yang saat itu dinilainya sempat menemui kendala.
“Itu, juga mungkin mengubah dari desain bangunan jembatan. Mungkin perencanaan awalnya bagus, sesuai dengan kaidah keselamatan. Tapi saat ada pembebasan lahan terjadi perubahan,” tutupnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
