SuarIndonesia – Adanya dugaan proyek “mangkrak” di Kabupaten Tala (Tanah Laut) Provinsi Kalimantan Selatan, (Kalsel) diantaranya Proyek Padat Karya milik Pemerintah Pusat disuarakan dan dilaporkan massa kepada pihak Kejaksaan Tinggi.
Ini dari massa KPK-APP (Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatir Pemerintah dan Parlemen) sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kalsel.
Utamanya pula disorot kinerja Bupati Tanah Laut, yang mana program pemerintahan di era kepemimpinan bupati dan wakil Tanah Laut sekarang sepertinya jalan di tempat.
“Bahkan sepertinya tidak ada program pembangunan yang menonjol untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam kepemimpinannya saat ini, ujar Aliansyah, Ketua KPK-APP dalam orasinnya, Rabu (6/10/2022)..
Ini lanjut Aliansyah ada dasarnya, dan masyarakat Provinsi Kalsel sangat merasakannya.
“Bisa dibayangkan di saat adanya pembangunan proyek Strategis nasional yakni Pelabuhan Swarangan, masyarakat menaruh harapan besar ke proyek ini,” ujarnya.
Pelabuhan itu alternatif selain Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang mana kapal barang dan bahkan mungkin saja juga kapal penumpang, tidak perlu masuk ke alur sungai lagi, jika ingin sandar untuk bongkar muat.
Dimana tentunya jika proyek pelabuhan tersebut beroperasi maka akan terbuka dan tercipta lapangan kerja baru dan juga harga barang mungkin bisa saja akan menjadi sedikit lebih murah, karena adanya pelabuhan yang bongkar muatnya bisa lebih efisien.
“Dimana jika pelabuhan itu sukses bisa beroperasi maka Kalsel akan lebih maju dan berkembang serta masyarakatnya sejahtera,” ujarnya lagi.
Namun harapan itu, kini di Kabupaten seperti jalan di tempat berbeda jauh di saat kepemimpinan yang dulu.
“Di era itu ada pembangunan pabrik Jagung Comped dan ada pembangunan pabrik jagung CJ, serta ada pembangunan sekolah Islam Cendekia
Bahkan ada pendirian dan pembangunan politeknik Tala serta ada pembuatan jalan Martadah yang tembus ke Banjarbaru, dan ada pembangunan RSUD H.Boejasin yang saat ini berdiri megah di Tanah Laut,” tambahnya.
Sehingga terlihat jelas program kepemimpinan bupati dan wakil.”Kini tidak ada lagi pembangunan yang fenomenal di Kabupaten Tala,” serunya yang disambut teriakan massa benar !!!!
Ironisnya lagi disni kata Aliansyah, malah mangkraknya Proyek Kadat Karya milik Pemerintah Pusat sesuai “Nawacita Jokowi” yang juga tidak jelas kelanjutannya,
“Dari itu, terutama proyek Pelabuhan Sawarangan tersebut dengan tidak berjalannya, berapa kerugian negara dan akhirnya masyarakat juga dirugikan karena tidak bisa menikmatinya,” jelasnya.
“Kita semua dan masyarakat berharap besar kepada bupati dan wakil saat ini, bisa menjalankan roda pemerintahan apa yang diharapkan.
Dengan “mangkraknya” proyek tersebut berpotensi merugikan negara bahkan mungkin ratusan miliar, selain itu semakin melambatnya roda ekonomi,” tutup Aliasnyah. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
