SuarIndonesia – Teka-teki siapa yang bakal mendukuki lima Kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin yang sebelumnya telah dilelang akhirnya terjawab. Setelah Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Banjarmasin, Hermansyah membeberkannya ke publik.
Nama-nama calon kepala SKPD ini dibeberkan Hermansyah tak lama setelah resmi menjabat sebagai Plt walikota, seiring masuknya masa cuti Ibnu Sina untuk tahapan kampanye Pilkada 2020 pada 26 September lalu.
Tanpa basa-basi, Hermansyah menyebutkan lima nama calon kepala SKPD itu di depan awak media. Adapun mereka adalah Ichrom Muftezar untuk posisi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Windiasti Kartika untuk posisi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
Kemudian Ahmad Muzaiyin untuk posisi Kepala Satpol PP dan Damkar. Syauqi untuk posisi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja. Terakhir Muhammad Makhmud untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
“Saya sebutkan saja. Mereka tinggal menunggu untuk dilantik. Ini masih menunggu izin Mendagri,” ujar Hermansyah.
Hermansyah mengatakan, sebelum dilakukan pelantikan, surat izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus terlebih dahulu dikantongi. “Karena sesuai aturan karena ini musim Pilkada jadi harus ada izin dari Mendagri,” jelasnya.
Selain itu, Hermansyah juga berencana kembali mengajukan izin ke Mendagri untuk proses pengisian SKPD lain yang baru saja ditinggalkan kosong. Sebut saja seperti Dinas PUPR yang ditinggal Arifin Noor pensiun dini.
Diketahui, Arifin harus mengambil pensiun dini lantaran juga turut terjun di kontestasi politik di Pilkada 2020. Mantan Kadis PUPR itu maju sebagai calon Wakil Walikota Banjarmasin mendampingi Ibnu Sina sebagai petahana.
Sama halnya posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditinggalkan Khairul Saleh. Khairul diketahui juga maju sebagai walikota dari calon perseorangan didampingi Habib Ali Al Habsyi sebagai wakilnya.
“Termasuk Inspektorat dan Sekretaris Dewan. Karena pemerintahan itu tak boleh kosong. Tak boleh stagnan. Termasuk pejabat di eselon III dan IV yang banyak pensiun,” imbuh Hermansyah.
Proses pelantikan ini memang tak sempat dilakukan Ibnu Sina sewaktu masih menjabat sebagai walikota lantara izin dari Mendagri belum turun. Alasan keterlambatan ini juga dibeberkan Hermansyah.
Dia mengatakan, Mendagri sengaja menunda pemberian izin tersebut hingga masuknya masa kampanye. Alasan jelas agar pelantikan aman dari politik.
“Memang ada info dari Mendagri seluruh Indonesia yang diusulkan ditunda mungkin menunggu Plt, supaya jangan bias ke politik,” tukasnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
