SuarIndonesia – Selain Acil Odah-Rozanie, pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Tk II Hoegeng Imam Santoso atau Bhayangkara Banjarmasin, Jumat (30/8/2024)

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Hasnuryadi bersama-sama menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pagi sebelumnya HH Muhidin sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian Hasnuryadi masih menjalani kesehatan lanjutan hingga siang hari yakni Treadmill dan Paru serta Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT).

Usai sholat Jumat Hasnuryadi kembali masuk ke kamar untuk menunggu dokter spesialis.”Ya tadi pagi saya menjalani pemeriksaan kesehatan, dan bada Jumat masih dilanjutkan tes kesehatan lainnya,” sebut Hasnuryadi kepada awak media saat turun tangga dari Masjid Ikhlas di Polresta Banjarmasin..

Salah satu anggota polisi yang juga petugas dokter RS bernama Norfadli mengatakan, pagi tadi kedua pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur itu menjalan tes 15 jenis kesehatan.

“Jadi sekarang tes THT dan paru serta Treadmill. Ada sebanyak 11 dokter spesialis, dan Pagi tadi H Muhidin sudah selesai dan geser ke RS Ciputra.

Diperkirakan pemeriksaan kesehatan itu sampai sore atau tiga jam, untuk pemeriksaan dimulai pada pukul 14.00 WITA.

Karena sesuai jadwal salah satu dokter yang bertugas, di dekat ruangan Atidhira itu juga terpasang plang tempat pemeriksaan calon gubernur dan wakil.

Beberapa petugas polisi juga nampak berjaga dari kejauhan, seperti petugas intel dan berseragam, juga anggota Brimob.

Sementara tim pengawal H Hasnuryadi beberapa orang terus siaga untuk kelancaran tes kesehatan tersebut.

Seperti diketahui padan pendaftaran calon pasangan H Muhidin dan H Hasnuryadi yang didukung lima partai politik yakni PAN, PSI, Perindo dan PKS serta Demokrat.

Sementara bacagub dan wakil Kalsel Hj Raudhatul Jannah atau Acil Odah dan Ahmad Rozanie Himawan telah melakukan pemeriksaan kesehatan pada Kamis (29/8/2024)

Ditentukan “medical check up” (pemeriksaan kesehatan) bagi paslon untuk Pilkada 2024, ini sebagaion besar berpusat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Banjarmasin.

Dari itu,  sebelumnya persiapan sebanyak 18 orang dokter spesialis dan sub spesialis, 10 orang dari BNNP Kalsel.

Dan 10 orang dari Ikatan Psikologi Klinis Provinsi Kalsel dilibatkan dalam pemeriksaan pasangan calon kepala daerah, yang sekarang dalam tahap pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kemudian diperkuat juga dengan melibatkan 60 orang dari Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tk. III Banjarmasin serta 12 orang personel pengamanan dari Polresta Banjarmasin,” kata Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi didampingi Kabid Dokkes, Kombes Pol dr. Muhammad El Yandiko, M.M., Sp.An saat Konferensi Pers Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, Kamis (29/8/2024).

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa para calon memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Kabid Humas menjelaskan dipilihnya Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin sebagai tempat pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah didasari dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024.

Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan kepala daerah yang dijabarkan oleh KPU Provinsi Kalsel Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan paslon gubernur-waki, bupati-wakil dan walikota-wakil.

Sementara itu Kabid Dokkes menjelaskan pemeriksaan kesehatan bagi para calon kepala daerah ini meliputi jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Ia menegaskan tim pemeriksa dan tim kesehatan adalah dokter yang memiliki SIP di RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan menjunjung tinggi netralitas dan memberikan pelayanan non diskriminatif.

Adapun 30 item pemeriksaan meliputi Pemeriksaan analisis kesehatan, pemeriksaan jiwa (rohani), pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang wajib dan penunjang lainnya.

Sementara pemeriksaan MMPI untuk melihat profil kepribadian para calon kepala daerah.

Ia menjelaskan jika dalam pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.

Namun jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan aecara medis (fisik, jiwa/ penyalahgunaan narkotika).

Maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan kesehatan ini akan diserahkan kepada KPU setempat untuk keperluan evaluasi dan kelengkapan administrasi calon. (DO)