SuarIndonesia – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi mengatakan bila ditemukan adanya penolakan pasien kurang mampu di Rumah Sakit Pemerintah bisa lapor.
“Bila ditemukan penolakan pasien tak mampu, silahkan lapor ke Manajemen Rumah Sakit, namun apabila masih menemukan kesulitan laporkan ke saya,” tegas Muhammad Yani Helmi, kamis (9/9/2021)
Menurut Paman Yani sapaan akrabnya, biaya RS untuk pasien umum, juga menjadi tanggungjawab pemerintah apabila masyarakat tersebut memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu.
“Ada dana sekitar 10 miliar rupiah untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Ini tidak boleh di refocusing,” ucapnya.
Semua warga negara harus dilayani dengan baik sesuai dengan amanah pemerintah pusat,
Dana pendamping tersebut bisa digunakan untuk masyarakat yang tak mampu saat berobat ke Rumah sakit, sedangkan bila ada tak terlayani tak baik masyarakat bisa melapor ke manajemen RS
“Bila masih saja mengalami kesulitan lapor saja ke dewan,” tegasnya
Paman Yani juga mengatakan, saat ini masih dalam keadaan pandemi covid 19 ekonomi melemah, susah mencari kerja maka diperlukan dana pendamping untuk membantu warga yang tak mampu dalam berobat.
“Sehingga bila ada yang sakit, tidak ada kata di tolak, di Rumah Sakit” ujarnya
Pasien yang tak mampu saat berobat ke Rumah sakit harus menyertakan surat rekomendasi dari RT setempat dan Lurah bahkan bila memang diperlukan dari kecamatan.
“Masalah surat menyurat ini saya minta pada rumah sakit dipermudah jangan dipersulit, jangan sampai hanya mengurus surat menyurat pasien tak terlayani,”harapnya
Sebelumnya Politisi dari Partai Golkar ini telah mensosialisasikan Perda Peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
