KEPALA BPKPAD: Bayar PBB Tidak Berarti Miliki Lahan

- Penulis

Kamis, 27 Januari 2022 - 23:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia — Belum lama ini jagat sosial media diramaikan dengan penolakan warga Kampung Batuah atas rencana revitalisasi Pasar Batuah.

Pasalnya mereka mengaku selalu rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Dikutip dari salah satu laman media online di Kota Banjarmasin, hal itulah yang membuat warga bersikeras tidak mau melepaskan lahan yang saat ini berdiri ratusan rumah sejak beberapa puluh tahun silam.

“Kami bayar PBB sejak puluhan tahun silam. Bagaimana bisa digusur begitu saja tanpa ada ganti rugi,” ucap Wagio salah satu warga Kampung Batuah, Rabu (26/1/2022) pada awak media tersebut.

Pembayaran pajak setiap tahun juga dilakukan semua warga yang tinggal di Kampung Batuah, yang saat ini sangat resah lantaran Pemkot Banjarmasin, berencana merevitalisasi Pasar Batuah tahun ini.

“Pasarnya sangat kecil lebih banyak hunian warga. Jika kami digusur tentu kami menolak sekuat tenaga,” terangnya.

Namun, opini warga tersebut langsung mendapat tanggapan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil.

 

KEPALA BPKPAD Bayar PBB Tidak Berarti Miliki Lahan (2)

 

Subhan menegaskan bahwa kewajiban membayar PBB merupakan keharusan dari seluruh warga yang menempati rumah. Meski itu milik pribadi ataupun menyewa.

Kasus itulah yang dialami warga Kampung Batuah yang notabenenya merupakan lahan milik Pemko Banjarmasin.

“Seperti warga di Batuah itu wajib bayar PBB. Karena objek PBB ini adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal. Tidak memandang lahan itu milik Pemko Banjarmasin,” tegasnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (27/1/2022) +.

Ia memaparkan bahwa di slip pembayaran pelunasan PBB yang dikeluarkan BPKPAD sudah jelas di bagian kanan atas kertas terpampang tulisan bahwa dokumen pembayaran PBB bikan dasar kepemilikan.

“Disini jelas tertulis,” tandasnya sambil memperlihatkan contoh slip pembayaran PBB.

“SPPT PBB ini bukan bukti kepemilikan hak, tapi itu sudah menjadi kewajiban mereka lantaran menempati tanah tersebut. Sehingga wajib bayar pajak,” tambah Subhan.

Baca Juga :   DIKELUARKAN Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Apalagi menurutnya jika tanah tersebut sudah memiliki sertifikat. “Yang tidak bersertifikat saja wajib bayar OBB, apalagi yang sudah punya,” imbuhnya.

Baca Juga :

LUAS BUKAAN Lahan Akibat Tambang di Kalsel Sampai 2020 Mencapai 13 Ribu Hektare

Ia menceritakan, sejak awal dirinya diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin lahan tersebut memang milik Pemko.

Namun dalam perkembangannya, ia tidak mengetahui persis apa yang menyebabkan adanya permukiman warga di atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur tersebut.

“Makanya kami masih menelusuri, kenapa jadi sampai ada perubahan fungsi sehingga muncul pemukiman warga di sana. Yang jelas tanah di Pasar Batuah itu kepemilikannya adalah milik Pemko Banjarmasin. Sertifikatnya pun juga ada,” tukasnya.

Menurutnya, kewajiban tahunan tersebut setiap tanahnya berbeda-beda. Tergantung dari berapa luas dan masuk klasifikasi zona apa.

“Hitungan PBB ini dihitung dari berapa luas tanah dan bangunannya. Variabelnya pun juga tergantung dari jenis bangunan yang ada di atasnya,” jelasnya.

“Jadi walaupun itu bukan tanah pribadi atau milik pemerintah, kalau diperuntukkan sebagai tempat tinggal pemiliknya wajib bayar PBB ke kas daerah,” tegasnya lagi.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa bangunan yang tidak dikenakan PBB hanyalah bangunan kantor instansi milik pemerintah atau negara.

Seperti Gedung Balai Kota sekaligus kantor instansinya, Kantor Pemprov Kalsel, kantor Polresta, TNI atau Kejaksaan.

“Jika bangunan itu milik pemerintah. Maka hanya itulah yang bebas PBB.” (SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DIKRITIK Bekas Galian Pipa PAM Bandarmasih di kawasan HKSN hingga Perdagangan
MR X Ditemukan Membusuk di Bawah Kolong Rumah Warga Kuin Selatan
MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin
BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan
PERSELISIHAN Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti dengan Seorang Buruh Berakhir Penikaman
MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang
KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya
PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:55

DIKRITIK Bekas Galian Pipa PAM Bandarmasih di kawasan HKSN hingga Perdagangan

Selasa, 17 November 2026 - 16:10

MR X Ditemukan Membusuk di Bawah Kolong Rumah Warga Kuin Selatan

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:47

PERSELISIHAN Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti dengan Seorang Buruh Berakhir Penikaman

Senin, 16 November 2026 - 20:33

MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang

Senin, 16 November 2026 - 20:28

KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya

Senin, 16 November 2026 - 20:19

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Berita Terbaru

3 perempuan diringkus polisi gegara promosi judi online (judol) di media sosial. (HO- Polda Kalteng)

Hukum

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 Nov 2026 - 21:43

Petugas BPBD Kotim saat memadamkan api di lokasi kejadian. (HO-BPBD Kotim)

Kalteng

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 Nov 2026 - 21:36