GOOGLE: Jabar Juara Judol Sejak 2023

SuarIndonesia — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap pemain judi online (judol) paling banyak ada di Jawa Barat, dengan jumlah transaksi mencapai Rp3,8 triliun.

Dikutip dari CNNIndonesia, Menurut Hadi hal tersebut merujuk data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun,” kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024) lalu.

Merespons temuan itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan Pemprov Jabar akan serius menangani judi online. Jabar akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberantas judi online.

“Saya akan mengerahkan semua sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemprov Jabar untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam memberantas judi online,” kata Bey dilansir CNNIndonesia, Selasa (25/6/2024) lalu.

Bey menjelaskan persoalan judi online terjadi di semua provinsi. Menurutnya, semua pihak perlu bekerja sama untuk memberantas tindak kejahatan ini.

Tak hanya itu, Bey juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online. Dasar pembentukan Satgas itu adalah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang upaya pemberantasan judi online.

Google sebelumnya sudah mengendus jika wilayah Jabar paling banyak mencari kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan judi online.

Hal tersebut terungkap dalam laporan Google Trends tahun 2023 berdasarkan Rising Queries. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kata kunci mengenai judi online mendominasi pencarian di Google Search tahun lalu.

Rising Queries adalah istilah yang dicari dengan kata kunci yang dimasukkan (atau pencarian keseluruhan jika tidak ada kata kunci yang dimasukkan), yang memiliki pertumbuhan volume paling signifikan dalam periode waktu yang diminta.

Dalam daftar 20 teratas pencarian kueri, setidaknya ada sembilan kata kunci yang berkaitan dengan judi online. Laporan itu juga menunjukkan bahwa ada kenaikan intensitas pencarian judi online di Google selama 2023.

Salah satu contohnya adalah kata kunci “to***2” yang mengalami peningkatan pencarian hingga 1.650 persen selama tahun ini duduk di peringkat 10. Ketika mencari kata kunci tersebut, akan langsung keluar daftar situs judi dan slot online di laman pertama pencarian.

Pencarian kata kunci “tot**2” ini terus menanjak sejak akhir tahun lalu. Pencarian kata kunci ini kemudian mencapai puncaknya pada periode 10 hingga 16 Desember 2023.

Dari penelusuran, ternyata wilayah yang paling banyak mencari kata kunci tersebut berasal dari Jawa Barat dengan 100 poin.

Kemudian disusul Banten (78 poin), DKI Jakarta (67 poin), Lampung (65 poin), Kalimantan Tengah (62 poin), Kalimantan Utara (52), Jambi (46 poin), Papua Barat (45 poin), Kalimantan Barat (41 poin), dan Papua (39 poin).

Angka-angka tersebut mewakili penelusuran berdasarkan poin tertinggi pada diagram untuk wilayah dan waktu tertentu. Nilai 100 menunjukkan istilah berada di puncak popularitas. Nilai 50 menunjukkan istilah dengan popularitas separuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Hadi Tjahjanto. Satgas itu akan bekerja hingga 31 Desember 2024.

Pembentukan satgas merespons judi online yang makin marak. Selain telah merambah ke instansi pemerintah, judi online juga memakan korban jiwa.

“Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online,” ucap Jokowi melalui video di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Salah satu langkah menangani judi online, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), meminta penyelenggara jasa telekomunikasi memutus jalur internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama dari dan ke Kamboja dan Kota Davao di Filipina.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 yang ditujukan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP).

Keputusan itu ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi pada 21 Juni 2024. Ada tiga instruksi dari Budi Arie dalam surat keputusan tersebut. [*/UT]