SuarIndonesia – Kebijakan penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintah ternyata hanya diberlakukan bagi pemerintah pusat.
Dengan demikian tenaga honorer pemerintah daerah dipastikan aman.
“Hanya di kementerian dan lembaga, belum berlaku di daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Sulkan, Rabu (26/1/2022).
Menurut Sulkan, sepanjang posisi honorer masih diperlukan dan keuangan daerah mampu menggaji maka posisi tenaga kontrak daerah tetap aman.
Sulkan meminta agar para tenaga honorer tidak khawatir terkait kabar yang beredar tentang rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023.
Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis.
Yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Status ini akan disatukan dan disebut sebagai Aparatur Sipil Negara. Penghapusan honorer itu berangkat dari kekhawatiran pemerintah pusat terhadap daerah yang terus menerus merekrut honorer.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
