SuarIndonesia – Terdakwa mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwijono Putahadi Sutopo menyampaikan pembelaan.
Ia mengharapkan kepada majelis hakim dapat memberikan keadilan bagi dirinya.
Nota pembelaan yang dibacakan sendiri oleh terdakwa selain yang disampaikan penasihat hukumnya.
Lebih jauh ia mengatakan di keluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), walaupun ia sudah mengingatkan kepad atasanya bahwa pengalihan IUP dari dari PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT Prolindo Cipta Nusantara.
Terdakwa sendiri di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Yusriansyah, pada sidang lanjutan, Senin (13/6/2022), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang diterimanya dari almarhum Henri Setio, berupa pinjaman yang akan digunakan untuk mengoperasikan perusahaan menjelang dirinya menjalani pensiunan
Menurut Raden, pada tahun 2016 sebagai abdi negara yang pada saat itu akan memasuki masa pensiun.
Dia berusaha membuka perusahaan batubara, tetapi karena ketiadaan modal terpaksa ia meminta pinjaman kepada almarhum, Henri Soetio, yang saat itu almarhum menyerahkan ATM atas nama adiknya Yudi Aron sebesar Rp 13 miliar.
“Padahal itu tidak ada kaitannya dakwaan yang disampaikan kepada, ini hanya masalah utang piutang,” jelasnya.
Untuk itu ia mengharapkan majelis dapat memberikan putusan yang se adil adilnya terhadap dirinya.
Sementara salah seorang tim penasihat hukum terdakwa, Luki Amega Hasan kepada awak media, usai sidang mengharap putusan yang akan disampaikan majeois dapat memberi rasa keadialan terhadap kliennya.
Para penashat hukum ini menyrbutkan pasal 12 yang dituduhkan kepada kliennya jelas tidak terbukti.
“Kami mengharapkan keadilan dari majelis dalam putusan nanti bisa memberikan hukuman yang seringan ringannnya agar bisa memenuhi rasa keadilan,’’pintanya.
Seperti diketahui, JPU Wendra dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu menuntut terdakwa lima tahun penjara. Disamping itu terdakwa juga dibebani membayar denda sebesar Rp1,3 M subsidair selama setahun.
JPU bereyakinan kalau terdakwa melanggar dua pasal, pertama pasal 12 UU
UU No 31 tahun 1999 sebagimana telah diubah denganUU No 20 tahun 2001 tentang pepmberatasn tindak pidana korupsi, kedua pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Diluar ruang sdiang puluhan LSM yang di jaga ketat pihak Kepolisian Polreta Banjarmasin menyampiakan uneg uneg agar pengadilan melakukan proses persidangan sesuai ketentuan. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
