SuarIndonesia – Menyusul Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan upah minimum (UM) maksimal 10 persen untuk tahun depan. Masing-masing daerah melakukan penyesuaian dengan aturan tersebut.
Dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dijelaskan, penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula baru.
Dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penghitungan upah minimum karena dinilai belum mengakomodiasi dampak kenaikan inflasi.
Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.
Periode penetapan dan pengumuman UMP pun mundur dari yang semula dilaksanakan pada 21 November 2022 menjadi paling lambat 28 November 2022.
Sedangkan UMK, yang sebelumnya diumumkan paling lambat 26 November 2022, diperpanjang menjadi paling lambat 7 Desember 2022.
Perubahan waktu pengumuman UMP dan UMK dilakukan agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menghitung upah minimum sesuai dengan formula baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti mengatakan, untuk melaksanakan aturan itu, pihaknya bakal menggelar rapat dengan dewan pengupahan.
“Rencananya rapat digelar Selasa (22/11/2022) nanti,” katanya, Minggu (20/11/2022).
Ia menyampaikan, dalam rapat itu pihaknya akan menetapkan kenaikan upah minimum di Kalsel.
“Insya Allah UMP naik, tapi berapa persennya menunggu hasil rapat,” ucapnya.
Kepala Bidang Hubungan Industri pada Disnakertrans Kalsel, Muzalifah menambahkan, sebelum rapat dengan dewan pengupahan, mereka akan melakukan rapat teknis dulu bersama Menaker.“Jadi penetapan UMP menunggu rapat ini dulu,” tutupnya. (RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
