SuarIndonesia – Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak taat aturan. Kewajiban reklamasi masih banyak yang belum melaksanakan.
BPKP bakal melakukan audit bagi pemegang IUP di Kalsel. Pengawasan persoalan tambang menjadi prioritas BPKP pada tahun 2022. Audit tersebut tidak hanya bagi perusahaan yang masih operasi, namun berlaku juga bagi pemegang IUP yang sudah dicabut.
“Jumlahnya puluhan perusahaan tambang swasta yang tidak manjalankan kewajibannya untuk tutupan lahan, kita juga sudah sampaikan kepada pak gubernur (Kalsel) untuk ditindaklanjuti. Menyelesaikan ini harus ada sebuah forum,” kata Kepala BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap, Senin (17/1/2022).
Menurutnya, pengawasan sebagai agenda prioritas pengawasan daerah, sesuai intruksi yang sudah diputuskan BPKP Pusat.
“Sudah diputuskan BPKP Pusat perencanaan untuk prioritas pengawasan reklamasi tambang dan dana soal pajak air permukaan (PAP),” katanya.
Pihaknya berharap agar pemerintah daerah (Pemda) lebih perhatian terhadap perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajibannya.
“Seperti DLH Kalsel harus punya perhatian terhadap tutupan lahan ini. Kami sudah tembuskan surat, data perusahaan yang harus ditegur atau disanksi,” jelasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
