ADENDUM Ambil Alih Pasar Dipersiapkan Pemko Pasca Pendataan Sentra Antasari Selesai

ADENDUM Ambil Alih Pasar Dipersiapkan Pemko Pasca Pendataan Sentra Antasari Selesai

SuarIndonesia – Setelah melewati proses ketidakmampuan UPT Sentra Antasari dalam mendata. Pendataan Pasar Sentra Antasari akhirnya selesai setelah diambil alih Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin.

Pendataan pasar yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) PT Giri hingga 2025 itu, menurut Kepala Bidang PSDP & Pasar Disperdagin, Ichrom Muftezar, sebenarnya pihaknya tidak mengambil alih namun bersifat diperbantukan.

Alasan diperbantukan, karena memang pendataan tersebut harusnya selesai tahun lalu dan beberapa alasan lainnya yang menyebabkan UPT berhenti di tengah jalan untuk melakukan pendataan.

“Karena beberapa alasan Kami bentuk tim gabungan saja. Alhamdulillah kini pendataan Pasar Sentra Antasari selesai tinggal disahkan saja,” tuturnya beberapa hari lalu melalui Whats App.

Tesar menjelaskan, perangkuman data pasar tersebut terdiri dari tiga lantai yang keseluruhanya ada 3530 toko, kios dan los. Data itu tidak semua terisi dan banyak lapak yang kosong atau tidak aktif.

“Untuk lantai 1 dan 2 jumlah keseluruhan toko/kios/los sebanyak 3.530, pedagang yg aktif 1.920 dan yang non aktif 1.610. Untuk lantai 3 hampir keseluruhan non aktif kecuali Ramayana, dan untuk pedagang PKL sebanyak 721 pedagang,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, pendataan pasar merupakan syarat melaksanakan adendum untuk pengeloaan carut marutnya Pasar Sentra Antasari. Meski Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin sudah lama dikantongi Pemko.

Adendum Pasar Sentra Antasari Banjarmasin harus dilakukan jika semua pendataan sudah selesai dilaksanakan. Karena dasar adendum harus ada data untuk mengambil langkah penyelesaian Sentra Antasari (SA) yang sudah puluhan tahun terbengkalai penyelesaiannya.

Pemko membutuhkan data ulang sebelum melakukan adendum. Kemudian Badan Keuangan sesuai LO Kejaksaan tersebut, melakukan audit operasional, sehingga kemudian dari dasar lapangan dan audit operasional tersebut baru bisa melakukan adendum. Sehingga hak bangunan bisa menjadi hak pengeloaan.(SU)

 53 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: