ADENDUM Ambil Alih Pasar Dipersiapkan Pemko Pasca Pendataan Sentra Antasari Selesai

- Penulis

Minggu, 13 September 2020 - 15:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Setelah melewati proses ketidakmampuan UPT Sentra Antasari dalam mendata. Pendataan Pasar Sentra Antasari akhirnya selesai setelah diambil alih Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin.

Pendataan pasar yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) PT Giri hingga 2025 itu, menurut Kepala Bidang PSDP & Pasar Disperdagin, Ichrom Muftezar, sebenarnya pihaknya tidak mengambil alih namun bersifat diperbantukan.

Alasan diperbantukan, karena memang pendataan tersebut harusnya selesai tahun lalu dan beberapa alasan lainnya yang menyebabkan UPT berhenti di tengah jalan untuk melakukan pendataan.

“Karena beberapa alasan Kami bentuk tim gabungan saja. Alhamdulillah kini pendataan Pasar Sentra Antasari selesai tinggal disahkan saja,” tuturnya beberapa hari lalu melalui Whats App.

Tesar menjelaskan, perangkuman data pasar tersebut terdiri dari tiga lantai yang keseluruhanya ada 3530 toko, kios dan los. Data itu tidak semua terisi dan banyak lapak yang kosong atau tidak aktif.

“Untuk lantai 1 dan 2 jumlah keseluruhan toko/kios/los sebanyak 3.530, pedagang yg aktif 1.920 dan yang non aktif 1.610. Untuk lantai 3 hampir keseluruhan non aktif kecuali Ramayana, dan untuk pedagang PKL sebanyak 721 pedagang,” tuturnya.

Baca Juga :   VIRAL! Emak-emak Diikat dan Dianiaya Massa

Seperti yang diketahui, pendataan pasar merupakan syarat melaksanakan adendum untuk pengeloaan carut marutnya Pasar Sentra Antasari. Meski Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin sudah lama dikantongi Pemko.

Adendum Pasar Sentra Antasari Banjarmasin harus dilakukan jika semua pendataan sudah selesai dilaksanakan. Karena dasar adendum harus ada data untuk mengambil langkah penyelesaian Sentra Antasari (SA) yang sudah puluhan tahun terbengkalai penyelesaiannya.

Pemko membutuhkan data ulang sebelum melakukan adendum. Kemudian Badan Keuangan sesuai LO Kejaksaan tersebut, melakukan audit operasional, sehingga kemudian dari dasar lapangan dan audit operasional tersebut baru bisa melakukan adendum. Sehingga hak bangunan bisa menjadi hak pengeloaan.(SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEMULIHAN Hutan Lindung Liang Anggang Kalsel Libatkan Ratusan Personel
KOBARAN API di Landasan Ulin, Hanguskan Rumah Simpan Banyak Solar
BANGGAR DPRD dan TAPD Kalsel Matangkan Proyeksi Pendapatan Daerah
WASPADA Pasca Karhutla, Ini Wanti-wanti Ketua DPRD Kalsel hingga Minta Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
HABIB Farhan Minta Pemprov Siaga Antisipasi Banjir Musim Hujan
TEKAN ANGKA Pengangguran, Kapolda Kalsel Lepas 68 Peserta Pelatihan Kerja Program Poliran
JAMWAS Inspeksi Pimpinan di Sejumah Kejari Wilayah Kalsel
POHOH TUMBANG Timpa Siswa SMA di Banjarmasin

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:56

PEMULIHAN Hutan Lindung Liang Anggang Kalsel Libatkan Ratusan Personel

Jumat, 13 November 2026 - 23:31

KOBARAN API di Landasan Ulin, Hanguskan Rumah Simpan Banyak Solar

Jumat, 13 November 2026 - 20:46

BERKAS PERKARA 4 Tersangka KM Virgo Transport 8 Dilimpahkan ke Kejati Kalsel

Jumat, 13 November 2026 - 16:30

BANGGAR DPRD dan TAPD Kalsel Matangkan Proyeksi Pendapatan Daerah

Jumat, 13 November 2026 - 16:28

WASPADA Pasca Karhutla, Ini Wanti-wanti Ketua DPRD Kalsel hingga Minta Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Jumat, 13 November 2026 - 14:11

MODUS Eks Oknum Kades di Tanbu Raup 9,06 Miliar dari Perusahaan Berikan Dana Tali Asih

Jumat, 13 November 2026 - 13:53

KOPUPSI Dana APDes Sebamban Lama 9,06 Miliar, Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel Tuntaskan Berkas Mantan Kades

Kamis, 12 November 2026 - 22:00

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara

Berita Terbaru

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi M Epid dalam diskusi media bertema

Kesehatan

MASYARAKAT Diminta Kurangi Konsumsi Gula secara Bertahap

Jumat, 13 Nov 2026 - 23:49

(Foto: MMC Kobar)

Kalteng

233 LANSIA Diwisuda, 11 Bangun Usaha Sendiri

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:55