SuarIndonesia – Pj (Pejabat). Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, memberikan atensi terhadap sopir angkutan yang terdampak peniadaan mudik lebaran 2021. Ia meminta bantuan sosial pemerintah dipercepat.
Safrizal ZA, meminta para sopir untuk memahami keadaan. Safrizal menyebut kebijakan tersebut secara nasional bukan hanya berlaku di Kalsel.
Ia meminta pengertian para sopir untuk bertahan selama 2 minggu.
“Bertahanlah dua minggu saja, daripada menyesal berbulan-bulan, ini kerja bersama untuk menekan kasus positif Covid 19.
Untuk membantu yang terdampak saya minta bantu sosial dipercepat,” ujar Safrizal di Mahligai Pancasila, Senin (3/5/2021).
Ditanya apakah transfortasi umum boleh beroperasi, Safrizal, menyatakan boleh saja untuk klaster tertentu.
Klaster yang dimaksud adalah pekerja, menjenguk keluarga yang sakit, atau menjenguk keluarga yang meninggal dunia.
“Bagi urusan lain (yang diperbolehkan) sakit, meninggal, hamil, persiapan melahirkan di samping sektor esensial yang lain.
Sektor esensial bahan pangan, bahan bakar, bahan listrik, sektor esensial tidak dibatasi tetapi tetap dengan surat jalan dari instansinya masing-masing,” ujarnya.
Bagi masyarakat termasuk yang melakukan perjalanan nonmudik wajib menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di setiap cek points masing-masing daerah. Syarat SIKM ini tercantum dalam
Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik, selain itu juga diwajibkan menyerahkan surat hasil negatif swab antigen.
“Setiap cek poin tidak membawa surat keluar masuk, tidak bawa surat kesehatan, harus putar balik.
Saya perintahkan Kadinkes untuk menyiapkan swab antigen di titik perbatasan, dan gratis,” tegasnya.
Safrizal ZA menerangkan SIKM dibuat masing-masing instansi atas keperluan kedinasan atau pekerjaan. SIKM wajib ditandatangani oleh Pejabat setingkat eselon II, khusus bagi pegawai pemerintahan/ASN, BUMN, BUMD, TNI dan Polri.
Kemudian, tanda tangan pemimpin perusahan, khusus bagi pegawai swasta, dan Kepala desa atau lurah, khusus bagi masyarakat umum.
SIKM khusus ASN di Kalsel ada pengecualian.
Pj Gubernur menerangkan perizinan dipersempit. Permohonan SIKM harus disertai tanda tangan Sekdapov Kalsel bukan lagi kepala SKPD.
“Yang boleh bepergian urusan penting dinas. ASN dengan surat plus ditandatangani, saya sentralkan seluruhnya ditandatangani sekda tidak boleh ditandatangani kepala dinas.
Mulai tanggal 6 seluruh surat ditandatangani sekda saja,” tegas Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA.
Dia menambahkan ada beberapa pengecualian bagi beberapa kategori seperti angkutan bahan pokok pangan, dan BBM diperbolehkan melintas cek poin.
Namun, sebutnya, juga wajib menyertakan SIKM dari instansi terkait.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
