REKOMENDASI RTRW Kota Banjarmasin Akhirnya Diberikan Gubernur

SuarIndonesia – Setelah melalui tahapan penilaian kelengkapan substansi dan tahapan evaluasi atau penilaian kesesuaian konteks pada substansi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Selatan.

Hal tersebut diketahui, setelah Plt Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan mengungkapkan dalam rapat bersama Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin.

“Pagi ini sesuai dengan jadwal kita bisa mengadakan pertemuan dalam rangka rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk memberikan rekomendasi gubernur tentang Revisi RTRW Kota Banjarmasin,” katanya, Rabu (14/10/2020).

Untuk memberikan rekomendasi tersebut, H Rudy Resnawan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan beberapa rapat teknis Bersama TKPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Salah satunya adalah rapat melakukan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang, meliputi evaluasi teknis, naskah rancangan peraturan daerah dan peta,” lanjutnya.

Dengan didapatnya rekomendasi dari Gubernur, RTRW Kota Banjarmasin telah melengkapi satu persyaratan administrasi untuk pemberian substansi produk Rencana Tata Ruang (RTR).

Plt Walikota Banjarmasin H Hermansyah yang juga mengikuti rapat yang dilaksanakan di Aula Utama Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan itu, menyampaikan bahwa setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, akan diserahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, untuk mendapat persetujuan untuk dijadikan Perda.

“Mudah-mudahan setelah mendapat rekomendasi dari gubernur ini kami akan bawa nanti ke Kementerian ATR, setelah itu nanti dibawa lagi ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda RTRW Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Kemudian, H Hermansyah berharap, RTRW tersebut bisa menjadi suatu produk hukum yang menjadi acuan pembangunan Kota Banjarmasin untuk mengembalikan jalur hijau yang telah berkurang. “Ini menjadi satu produk hukum acuan pembangunan kami dalam menetapkan wilayah-wilayah, termasuk juga banyaknya berkurang jalur hijau sekarang hampir pembangunan perumahan tergerus oleh tata ruang kita,” pungkasnya.(SU)