SuarIndonesia – Petunjuk teknis (juknis) bantuan sosial (bansos) untuk angkutan umum dan nelayan masih ditunggu pemerintah daerah.
Pasalnya, meski sudah diamanatkan melalui peraturan menteri keuangan (PMK), namun juknis pelaksanaan belim diterbitkan.
Bantuan untuk angkuta umum dan nelayan melalui dana transfer pusat (DTP) yang dikelola pemerintah daerah sebagai ganti subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Petunjuk teknisnya masih kami tunggu, sehingga kami tidak bisa membeberkan lebih jauh,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel, Rusdi Hartono, Senin (5/9/2022).
Kewajiban bantuan terhadap nelayan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 tertanggal 5 September 2022.
Selain bantuan terhadap nelayan, juga tercantum bantuan angkutan umum dan ojek.
Sama halnya dengan bantuan nelayan, bantuan angkutan umum juga masih menunggu juknis dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, M. Mirhansyah.
Menurut Mirhan, pihaknya belum bisa berspekulasi terkait bantuan transfortasi karena juknis belum keluar. “Kami masih menunggu panduan dari pemerintah pusat,” katanya.
Lantas bagaimana dengan pendataan angkutan umum, disebut Mirhan jika berkaca bantuan sebelumnya maka yang dibantu adalah angkutan yang terdaftar di dinas perizinan.
Data angkutan yang terdaftar berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Bantuan sebelumnya untuk angkutan umum saat covid melanda berdasarkan yang terdaftar di DPMPTSP,” katanya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
