SuarIndonesia – Masa sosialisasi Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020, revisi dari Perwali nomor 60 yang dilaksanakan sejak awal Agustus lalu dinyatakan selesai.
Pemko Banjarmasin menyatakan siap untuk menerapkannya. Barisan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, serta Dishub pun disiapkan untuk melaksanakan penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan CoVID-19.
“Besok kami akan apel gabungan bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan sebagainya, untuk penerapan hari pertama,” ujar Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Senin (31/08/2020).
Bagi warga kota yang kedapatan tak mengikuti protokol kesehatan, contoh tak menggunakan masker saat berada di keramaian siap-siap bakal ditindak. Sanksi yang diberikan tak hanya teguran, moril ataupun fisik. Bahkan kalau sedang apes-apesnya, bisa saja mendapatkan denda materi.
Sesuai aturan yang tertuang dalam Perwali nomor 68 tersebut, pelanggar bisa diberikan denda materi maksimal Rp100 ribu. Namun ini hanya untuk personal.
Sementara bagi lembaga, tempat usaha, contohnya seperti warung, cafe, maupun tempat makan yang lalai bisa mendapat denda hingga Rp150 ribu.
“Untuk orang maksimal Rp100 ribu. Tapi kalau untuk badan, usaha, bisnis, tak mengindahkan protokol kesehatan di denda Rp150 ribu,” beber Ibnu.
Ibnu menjelaskan, pelaksanaan penegakan hukum bakal di mulai di lima kecamatan. Namun demikian Ibnu enggan untuk membocorkan di mana saja titik-titik yang menjadi sasaran pertama penerapan tersebut.
“Menurut kesepakatan tadi jangan dibocorkan dulu,” ujarnya yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoVID-19 Banjarmasin.
Selain itu, Ibnu menjelaskan terkait revisi Perwali harus dilakukan menyusul penyesuaian landasan hukum yang dianut Perwali itu sendiri. Sebab sebelumnya jika Perwali nomor 60 diatur sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020.
Sementara untuk Perwali nomor 68 menyesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 yang dikeluarkan belakangan. “Kemudian sosialisasi berjalan bagian hukum mencoba menyesuaikan dengan Instruksi menteri itu,” jelasnya.
Ibnu meyakini, meski terjadi revisi, namun hal itu tak akan berpengaruh dengan aturan yang sudah disosialisasikan kepada warga. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
