BANJARMASIN Belum WFH, Sekda Minta ASN Ikuti Apel Bersama

- Penulis

Minggu, 8 Mei 2022 - 23:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndoneaia – Saran penerapan pola kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bagi para pekerja untuk menghindari terjadinya kemacetan selama arus balik libur Hari Raya Idul Fitri 2022 masih belum diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengatakan, keputusan untuk tidak langsung menjalankan saran Kapolri yang juga menjadi arahan dari dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo tersebut dikarenakan adanya kemungkinan perbedaan kepadatan arus lalulintas di wilayah Kalimantan dengan Pulau Jawa.

“Kita lihat dulu kondisi di lapangan, apakah di tempat kita terjadi kemacetan yang bisa mengganggu jadwal masuk kerja para ASN kita atau tidak,” ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (8/5/2022) siang.

Karena itu, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya tetap menggelar apel bersama yang dihadiri oleh seluruh ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin pada Senin (9/5/2022) pagi di halaman gedung Balai Kota.

Bukan tanpa alasan, ia menurutnya libur panjang alias cuti bersama Lebaran Tahun 2022 sudah memasuki batas akhir pada Minggu (8/5/2020 ), dan harus kembali masuk kerja pada Senin (9/5/2022).

Sehingga ia meminta agar seluruh ASN di jajaran Pemko Banjarmasin untuk kembali bekerja sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan.

“Apel tetap dilaksanakan. Senin, teman-teman ASN kita sudah harus beraktivitas dan menjalankan tugasnya masing-masing, baik itu pelayanan administrasi maupun tugas yang lebih utama, yaitu pelayanan langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Mantan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu itu menjelaskan, bahwa pelaksanaan apel bersama di hari pertama kerja setelah cuti Lebaran tersebut adalah untuk melihat keaktifan ASN Pemko Banjarmasin dalam menjalankan aturan dan kewajibannya sebagai abdi negara.

Dan pada saat apel bersama itulah akan terlihat jumlah ASN yang hadir dan tidak. Jika ada yang absen alias tidak hadir, maka pihaknya akan mencari tahu apakah ASN yang tidak berhadir itu memang terdampak kepadatan lalulintas arus balik atau tidak.

Kondisi itulah yang jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait membolehkan ASN Pemko Banjarmasin untuk WFH atau tetap bekerja seperti biasanya.

“Kita akan lihat nanti pada saat apel bersama di hari pertama kerja. Kita juga akan minta laporan dari masing-masing SKPD apakah memang perlu menerapkan WFH atau tidak,” ujarnya.

“Makanya nanti akan dilakukan absensi atau daftar hadir untuk melihat jumlah ASN yang tidak ikut apel bersama,” tambahnya.

Baca Juga :   MEMPERKUAT SINERGI Antarinstansi Penegak Hukum yang Solid

Di samping itu. Ikhsan menyebut bahwa apel bersama di hari pertama kerja ini sudah menjadi agenda rutinan di lingkungan Pemko Banjarmasin setiap berakhirnya masa cuti bersama lebaran di setiap tahunnya.

“Tapi karena ada anjuran WFH dari Menpan RB untuk mengurangi kemacetan, maka hasil dari apel gabungan itu akan jadi bahan pertimbangan,” imbuhnya.

Selain itu, Ikhsan menilai arahan yang disampaikan Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing daerah itu hanya bersifat anjuran saja.

Sehingga agenda apel bersama yang juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi atau halal bi halal bagi para seluruh pegawai pemerintah kota pasca merayakan hari raya Idul Fitri tersebut tetap dilaksanakan. Sesuai waktu dan tempat yang sudah ditetapkan.

“Karena arahan yang memperbolehkannya WFH untuk para ASN ini sifatnya hanya anjuran alias tidak mengikat,” tukasnya.

“Tapi kalau hasilnya banyak ASN kita yang masih di kampung halaman yang lokasinya masih rawan penularan Covid-19 atau banyak yang tidak berhadir bisa saja kita terapkan anjuran WFH ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing agar pelayanan tetap berjalan meski lewat sistem elektronik, sesuai dengan saran Kapolri

Kemudian Tjahjo menegaskan WFH para tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.

Penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman.

Di samping itu, ia juga masih merasa khawatir dengan pandemi Virus Corona yang masih belum hilang dari Indonesia.

Mengingat Covid-19 yang masih melanda negeri ini masih belum hilang sepenuhnya dari Indonesia, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan.(SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEMULIHAN Hutan Lindung Liang Anggang Kalsel Libatkan Ratusan Personel
KOBARAN API di Landasan Ulin, Hanguskan Rumah Simpan Banyak Solar
BERKAS PERKARA 4 Tersangka KM Virgo Transport 8 Dilimpahkan ke Kejati Kalsel
DIGELAR Aruh Ganal Banua 2026
BANGGAR DPRD dan TAPD Kalsel Matangkan Proyeksi Pendapatan Daerah
WASPADA Pasca Karhutla, Ini Wanti-wanti Ketua DPRD Kalsel hingga Minta Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
MODUS Eks Oknum Kades di Tanbu Raup 9,06 Miliar dari Perusahaan Berikan Dana Tali Asih
KOPUPSI Dana APDes Sebamban Lama 9,06 Miliar, Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel Tuntaskan Berkas Mantan Kades

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:56

PEMULIHAN Hutan Lindung Liang Anggang Kalsel Libatkan Ratusan Personel

Jumat, 13 November 2026 - 23:31

KOBARAN API di Landasan Ulin, Hanguskan Rumah Simpan Banyak Solar

Jumat, 13 November 2026 - 20:46

BERKAS PERKARA 4 Tersangka KM Virgo Transport 8 Dilimpahkan ke Kejati Kalsel

Jumat, 13 November 2026 - 16:30

BANGGAR DPRD dan TAPD Kalsel Matangkan Proyeksi Pendapatan Daerah

Jumat, 13 November 2026 - 16:28

WASPADA Pasca Karhutla, Ini Wanti-wanti Ketua DPRD Kalsel hingga Minta Pemda Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Jumat, 13 November 2026 - 14:11

MODUS Eks Oknum Kades di Tanbu Raup 9,06 Miliar dari Perusahaan Berikan Dana Tali Asih

Jumat, 13 November 2026 - 13:53

KOPUPSI Dana APDes Sebamban Lama 9,06 Miliar, Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel Tuntaskan Berkas Mantan Kades

Kamis, 12 November 2026 - 22:00

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara

Berita Terbaru

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi M Epid dalam diskusi media bertema

Kesehatan

MASYARAKAT Diminta Kurangi Konsumsi Gula secara Bertahap

Jumat, 13 Nov 2026 - 23:49

(Foto: MMC Kobar)

Kalteng

233 LANSIA Diwisuda, 11 Bangun Usaha Sendiri

Jumat, 13 Nov 2026 - 20:55