UANG DESA Digunakan Dagang Rokok Ilegal dan Berfoya-foya

Bagikan :
UANG DESA Digunakan Dagang Rokok Ilegal dan Berfoya-foya

SuarIndonesia – Bendahara Desa Kakaran Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Akhmad Alfianor kini duduk di kursi terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Pasalnya, dana desa yang dikelolanya dengan besarannya mencapai ratusan juta rupiah dipergunakan untuk berfoya foya d itempat hiburan malam di Banjarmasin disamping berusaha rokok illegal atau rokok tanpa cukai.

Pada sidang pertama di pengadilan tersebut dengan majelis hakim yang diketuai hakim Sutisna, hanya mendengarkan dakwaan yang disampaikan JPU Dwi Kurnianto pada sedangan pertama tersbut, Selasa (23/11/2021).

Modus dalam menelip uang dana desa tersebut terdakwa melakukan tidak menyelesaikan proyak yang ada sementara dananya dicairkan.

Beberapa item kegiatan yang dananya tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan terdakwa.

Diantaranya seperti penyediaan operasional pembangunan desa, diantaranya penyelenggaraan posyandu, pembangunan jembatan, pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT), dan peningkatan jalan.

Tak hanya itu, Akhmad Alfianor juga telah menggadaikan asset desa tanpa persetujuan aparat desa (kades) berupa satu unit sepeda motor Honda Vario 2019 dan 1 unit laptop yang duitnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Tapin terdapat unsur kerugian negara kurang lebih Rp380.668.419 dinikmati terdakwa dan tidak bisa dipertangungjawabkan.

Dalam dakwaan disebutkan kalau Akhmad Alfianor dikurun waktu tahun 2020 setelah uang dana desa dicairkan dan diterima, uang tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa yang relatif masih muda yakni berumur 28) tahun oleh JPU didakwa melenggar pada dakwaan primair pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999 sebagainana telah diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pada dakwaan subsidair dipatok pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999 sebagainana telah diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan lebih subsidair pasal 8 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999 sebagainana telah diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (HD)

 104 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!