SuarIndonesia – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mendesak adanya evaluasi ulang terhadap target pendapatan UPTD Konstruksi yang tercatat dalam perencanaan tahun 2027. Dewan menilai target saat ini masih belum sepadan dengan potensi serta alokasi anggaran pengadaan alat yang telah disiapkan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H. Achmad Maulana, mengungkapkan bahwa terdapat selisih sebesar Rp800 juta dari target yang sebelumnya didorong oleh dewan. Dalam perencanaan di BPKAD dan Bapenda, target pendapatan UPTD Konstruksi hanya dipatok sebesar Rp 1,2 miliar, padahal Komisi III memproyeksikan angka minimal Rp2 miliar.
“Karena itu, pada Desember mendatang akan kembali dibahas agar target pendapatan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan potensi UPTD Konstruksi,” ujar Achmad Maulana usai rapat bersama Dinas PUPR, UPTD, Laboratorium Konstruksi, dan BPAM Banjarbakula, Jum’at (13/11/2026).
Evaluasi ini didasari oleh realisasi pengadaan peralatan senilai sekitar Rp1 miliar pada tahun anggaran 2026 melalui Dinas PUPR. Pengadaan yang awalnya diusulkan satu set kini direalisasikan menjadi dua unit demi memaksimalkan kapasitas pelayanan dan mendongkrak kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain menyoroti sektor konstruksi, rapat strategis tersebut juga memfokuskan perhatian pada pemerataan layanan air bersih oleh BPAM Banjarbakula.
Komisi III menekankan agar pasokan air bersih tidak hanya digenjot saat momentum kegiatan haul keagamaan saja, melainkan menjadi program pelayanan berkelanjutan.
Pihaknya menyoroti masih terbatasnya akses air bersih di Kabupaten Barito Kuala (Batola), meskipun jaringan pipa di wilayah tersebut telah dibangun. Dewan mendesak agar BPAM mempercepat penanganan dan pemerataan distribusi air bersih agar infrastruktur yang ada dapat segera dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat setempat. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.















