SuarIndonesia — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengingatkan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tingkat kota/kabupaten untuk menerapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) guna memudahkan mengelola pengaduan masyarakat.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra di Banjarmasin, Rabu (30/10/2024), mengingatkan SP4N sangat penting sebagai sarana evaluasi pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik.
“Beberapa poin yang sangat penting pengelolaan pengaduan sebagai muara reformasi birokrasi sebagai reformasi pelayanan publik, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya dilansir dari AntaraNews.
Menurut Galuh, poin tersebut menjadi evaluasi kualitas pelayanan publik dan dasar pengambilan kebijakan pada pemerintahan daerah melalui penerapan konsep SP4N.
Tujuan SP4N, dijelaskannya, sebagai penyelenggara pelayanan dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tetap, tuntas, dan terkoordinasi, kemudian penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Termasuk permasalahan pada SP4N, disebutkan Galuh, pengelolaan pengaduan belum terintegrasi sehingga penanganan berjalan parsial, tidak terkoordinasi, terjadi inefisiensi, dan duplikasi.
“SP4N dibentuk untuk mendorong yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang,” ucap dia.
Pada Rapat Kerja Daerah Diskominfo Provinsi Kalsel 2024, Galuh menyampaikan materi berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengaduan Responsif dan Akuntabel” yang sejalan dengan subtema kegiatan tersebut, yakni Evaluasi Peran Admin Koordinator dan Pejabat Penghubung dalam Membangun Sistem Pengaduan Responsif dan Akuntabel.
Dia menambahkan alur pengelolaan SP4N melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau SP4N LAPOR merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia, dan ini telah terhubung dengan 34 kementerian, 96 lembaga, dan 493 pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalsel.
Galuh menjelaskan alur SP4N LAPOR dari pelapor yang menerima pelayanan tidak memuaskan, mengadukan laporan, diterima admin pusat dan diteruskan ke admin instansi, verifikasi laporan, pejabat penghubung menerima laporan dan merespon, pejabat penghubung berkoordinasi, hingga pelapor menerima tindak lanjut yang diberikan. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















