SuarIndonesia – Didesak Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya untuk segera menyelaraskan penandaan (tagging) program dan kegiatan anggaran.
Penyelarasan ini difokuskan pada sektor pendidikan serta program prioritas pemerintah pusat guna mencegah ketidaksesuaian dalam perencanaan dan penganggaran.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus pembahasan rencana kerja Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja Komisi IV DPRD Kalsel, Jumat (20/11/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Hj. Jihan Hanifa, SH, menyatakan bahwa meski pembahasan secara substansi telah rampung, pihaknya masih menemukan ketidaksinkronan penandaan program di tingkat SKPD.
“Pada prinsipnya, pembahasan rapat hari ini sudah selesai. Namun, kami melihat masih belum adanya keselarasan penandaan atau tagging kegiatan di masing-masing SKPD.
Terutama terkait tagging pendidikan, kemudian penandaan program Koperasi Desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat. Ini perlu diselaraskan agar penempatannya tepat,” ujar Jihan usai rapat.
Selain akurasi penempatan program pusat, Komisi IV turut mengevaluasi pemenuhan alokasi anggaran wajib (mandatory spending) sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran daerah.
“Untuk tagging pendidikan yang merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang, kami juga melihat apakah alokasinya sudah sesuai dengan ketentuan 20 persen atau belum.
Dari hasil pembahasan tadi, ternyata alokasi anggaran pendidikan sudah mencukupi,” jelasnya.
Melalui sinkronisasi ini, DPRD Kalsel menargetkan perencanaan anggaran Tahun 2027 berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan patuh regulasi demi mendongkrak pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (*/HM)
















