BANK KALSEL Siapkan Akselari Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Digital

SuarIndonesia – Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.

Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, merupakan wujud Bank Kalsel dalam berkoordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, SE, MSi, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, H Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel, H Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se’Kalsel.

Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

“FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah.

Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga, Sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

“Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Selain itu, Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session yang menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), H Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial & Korporat Bank Kalsel, Fajri. dengan Rini Muliana sebagai moderator.

Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.(ADV)