Suarindonesia – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Balangan di tingkat nasional. Didik Haryanto, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, berhasil meraih Peringkat I Nasional pada ajang INAKI Award 2026 melalui Kompetisi Policy Brief Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI).
Penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum INAKI Nomor 308/DPP-INAKI/SK.01/VII/2026 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Kompetisi Policy Brief Nasional INAKI Award 2026.
Capaian ini menjadi bukti atas kualitas dan kapasitas Analis Kebijakan Kabupaten Balangan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, berbasis bukti evidence-based policy, dan mampu bersaing di tingkat nasional.
Pada kompetisi tersebut, Didik Haryanto mengangkat policy brief berjudul “Pemecahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) untuk Optimalisasi Layanan Infrastruktur dan Permukiman di Kabupaten Balangan”.
Policy brief tersebut menawarkan rekomendasi kebijakan mengenai penataan kelembagaan melalui pemisahan perangkat daerah yang saat ini mengemban urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
Rekomendasi ini disusun berdasarkan analisis terhadap beban kerja, cakupan urusan pemerintahan, kompleksitas tugas dan fungsi, serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur dan permukiman.
Melalui penataan kelembagaan tersebut, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, usulan ini juga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat layanan perumahan dan kawasan permukiman, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal di Kabupaten Balangan.
Didik Haryanto, Jumat (24/7/2026) mengungkapkan, sebelum ditetapkan sebagai peraih Peringkat I Nasional, policy brief tersebut terlebih dahulu melalui proses pembahasan bedah policy brief dalam kegiatan Bedah Policy Brief INAKI Edisi 2026 Part 9 pada Rabu, 20 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi INAKI.
Dalam sesi pembahasan, policy brief dibedah oleh Teguh Widjinarko, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dengan memberikan masukan konstruktif terkait penguatan substansi, penyempurnaan analisis, maupun ketajaman rekomendasi kebijakan.
“Masukan tersebut kemudian menjadi bahan penyempurnaan saya sebelum policy brief diikutsertakan dalam Kompetisi Policy Brief Nasional INAKI Award 2026. Selanjutnya naskah dinilai secara komprehensif oleh Tim Penilai INAKI bersama Tim Penilai Independen yang terdiri dari para pakar dan praktisi bidang analisis kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kualitas analisis permasalahan, kekuatan argumentasi, penggunaan data dan bukti pendukung evidence-based, kebaruan gagasan, serta relevansi dan implementabilitas rekomendasi kebijakan.
“Alhamdulillah berdasarkan hasil penilaian tersebut, policy brief berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai Peringkat I Nasional pada ajang INAKI Award 2026,” sebutnya.
Ia pun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.
Menurutnya, penghargaan yang diraih bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga merupakan hasil dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong penguatan kualitas analisis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Ia berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi rekan-rekan Analis Kebijakan di Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan kapasitas dalam menyusun policy brief yang berkualitas, berbasis data dan bukti, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, saya berharap semakin banyak Analis Kebijakan yang aktif menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang inovatif serta solutif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Lebih lanjut, ia berharap budaya penyusunan kebijakan berbasis bukti dapat terus diperkuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan analisis yang kuat, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.(ADV/MH)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
