SuarIndonesia – Penerimaan pajak kendaraaan bermotor mengalami penurunan drastis. Bahkan jauh di bawah target yang ditetapkan untuk sektor penerimaan pajak.
“Hingga triwulan kedua, penerimaan pajak hanya mencapai 40 persen,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, HM Yani Helmi kepada wartawan, Jumat (12/6/2020), di Banjarmasin.
Penurunan penerimaan pajak kendaraan ini terlihat saat mengunjungi UPT Samsat Batulicin, yang melayani masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu awal pekan lalu.
Padahal sebelumnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor ini menjadi penerimaan bagi pendapatan asli daerah. Namun selama pandemi Covid-19 tidak lagi bisa diandalkan.
“Karena masyarakat lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan hidup, dibandingkan kewajibannya membayar pajak kendaraan,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Hal inilah menyebabkan masyarakat tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Bahkan menunda pembayaran hingga kondisi pandemi Covid-19 memungkinkan atau membaik.
“Walaupun kebijakan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor untuk menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor cukup mendongkrak pembayaran pajak,” ungkap Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Menurut Paman Yani, dengan kondisi seperti ini, wajib pajak tidak bisa dipaksakan. Karena mengutamakan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Samsat hanya menunggu wajib pajak.
“Mudah-mudah pandemi Covid-19 segera berakhir, agar kondisi kembali normal,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Namun dipastikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel pada 2020 ini akan turun. Bahkan berpengaruh pada APBD tahun ini maupun tahun depan.
“APBD dipastikan akan mengalami penurunan, sebagai dampak penurunan pendapatan daerah,” jelas Paman Yani.
Diakui, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini hanya salah satu dari obyek pajak yang dipungut daerah. Hal yang sama juga berlaku pada penerimaan pajak air permukaan.
“Jadi kita harus mencari terobosan baru atau sumber penerimaan pajak yang memungkinkan, untuk menggantikan pendapatan daerah yang hilang,” ungkap legislator Partai Golkar ini.
Di antaranya, support dewan terhadap rencana pengerukan pasir di Sungai Barito, yang digagas PT Bangun Banua untuk meningkatkan pendapatan BUMD. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
