TAK KOMPROMI Kejati Kalsel, 5 Oknum Pelanggaran Disanksi dan Lainnya Sudah Ada 19 Laporan

SuarIndonesia – Tak kompromi, pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), jika ada oknum melakukjan pelanggaran diberikan sanksi tegas.

Jika dilihat dari jumlah laporan dan pengaduan yang masuk, hingga semester pertama Tahun 2022 total diterima 19 laporan dan pengaduan, 5 dinaikkan ke inspeksi kasus dan terbukti dilakukan klarifikasi

“Hingga semester pertama Tahun 2022, ada sebanyak 5 jaksa pada Kejati Kalsel yang mendapatkan sanksi, kata Kepala Kejaksaan TInggi Kalsel, Dr Mukri SH MH, pada wartawan, Jumat (22/7/2022)..

Dari jumlah itu lanjutnya, 2 merupakan Jaksa Golongan III dan 3 Jaksa Golongan IV.

” Seluruhnya merupakan pelanggaran indisipliner. Dari jumlah itu, 2 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran kategori ringan, 2 pelanggaran kategori sedang dan 1 pelanggaran kategori berat.

Saksinya ada yang diturunkan pangkat, dicabut status jaksanya dan ada yang dimutasi,” ujar Kajati saat memimpin Pemaparan Kinerja Kejati Kalsel Semester 2022.

Diukatakan, semua bentuk komitmen Kejaksaan termasuk Kejati Kalsel dalam memastikan langkah penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

“Kalau ada penyimpangan tetap kita proses tegas sebagai upaya pembinaan supaya tidak menjadi ditiru yang lain,” ucapnya. dimomen Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 62 bersama Wakajati, Aspidsus, Aspidum, Asintel dan Aswas.

Jumlah pengenaan sanksi itu masih mungkin bertambah, pasalnya masih ada 8 laporan pengaduan yang masih diproses.

Sisi lain, Kejaksaan saat ini telah menggodok aturan internal yang mengatur mekanisme penentuan sanksi berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan.

Pasalnya saat ini pengenaan sanksi masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.

Aturan ini masih bersifat umum berlaku bagi PNS secara global, sehingga perlu disusun aturan yang lebih khusus untuk diterapkan di lingkungan Kejaksaan.

“Contoh misalnya kalau terbukti pelanggaran, ada sanksi berupa si jaksa ini sekian tahun tidak boleh menangani perkara.

Kita akan susun terkait mekanisme internal, dirumuskan kode perilaku hal-hal yang belum diatur dalam PP 94,” ujar Mukri.

Sisi lain disamapaikan, jajarannya juga ada E-LAPOR guna peningkatan kualitas pelayanan hukum dalam penerimaan pengaduan masyarakat.

“Ini terintegrasi dengan seluruh instansi pengelola website lapor.go.id sehingga warga masyarakat Kalsel yang hendak melayangkan laporan ke Kejati tidak harus mendatangi PTSP,” tambah.Plh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Selaku Wakil Ketua Pelaksana Agung Pamungkas S.H., M.H. (ZI)

 

 913 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!