TAK Ada ‘Geregetnya’ Penindakan Armada Angkutan Semen dan Batubara di Kalsel

TAK Ada ‘Geregetnya’ Penindakan Armada Angkutan Semen dan Batubara di Kalsel

Suarindonesia – Massa gabungan melakukan aksi terhadap lintasan jalan Nasional di Kalsel ini, yakni jalan yang menghubungkan antar provinsi pada suatu wilayah berada di bawah kewenangan Negara.

“Instansi terkait di Kalsel kurang gereget penindakan terhadap angkutan, baik semen maupun batubara, yang melebihi tonase melinata dan merusaka jalan nasional di banua ini,” seru massa, ketika aksinya baik di DPRD Kalsel maupun audensi di Dit Lantas Polda Kalsel,” Senin (7/10).

Massa baik Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, yang langsung dimotori Direkturnya, Husaini, Ketua Pemuda Islam Kalsel, HM Hasan, Ketua Forpeban, Din Jaya dan lainnya ketika di DPRD Kalsel minta untuk melakukan penindakan atas adanya pengangkutan batu bara dan kelapa sawit yang menggunakan jalan nasional dan banyak dilintasi warga secaraz umum.

Mereka mendesak DPRD Kalsel untuk membentuk panitia khusus penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran.

“Di sini juga banyak tambang-tambang ilegal merajalela, tindak tegas,” ucap Husaini dan HM Hasan.

Sisi lain disoroti pula Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dinilai bermasalah.

“Kami melihat IUP-IUP itu digunakan oleh para penambang untuk menambang di KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan),” sebutnya.

Kemudian massa melakukan audensi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Senin (7/10).

Dalam audensi itu tokoh LSM yakni Husaini, Dinjaya, H M Hassan,  Aliansyah dan Udin Palui menyampaikan aspirasi atau keluhan masyarakat terkait maraknya truk angkutan batu bara dan semen PT conch melintas atau menggunakan jalan nasional atau jalan negara.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol Muji Ediyanto mengucapkan sangat berterima kasih.

Karena menurutnya apa yang menjadi keluhan masyarakat itulah yang pihaknya tunggu.

Terkait perijinan truk batubara ataupun truk yang mengangkut semen itu sudah ada Peraturan Daerah (Perda).

Yang mana menurutnya, dari Perda tersebut ada yang membolehkan dan ada yang memberi ijin.

“Permasalahan disini semestinya melibatkan semua stakeholder atau pihak-pihak terkait, karena ini menyangkut semuanya,” beber Muji.

Ia katakan, pihkanya bulan diam selama ini. Terbukti, selama tahun 2019 pihak pernah melakukan penertiban dan menilang 289 armada tersebut.

“Untuk angkutan semen conch yang melebihi tonase semestinya harus dibicarakan bersama-sama dari pemberi ijin, perhubungan PUPR dan stakeholder lainnya.

“Ini tentunya agar permasalahan ini bisa diselesaikan,” jelasnya.

Begitu pula dengan angkutan batubara karena adanya ijin terhadap industri lokal, dan ini pula terkait dengan pihak lain, yang harus dilihat asal mula angukutan hingga kemana tujuan serta lainnya. (ZI)

 

 

 

 

 

 413 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!