SKPD Tak Lagi Diwajibkan Refocusing Anggaran

SKPD Tak Lagi Diwajibkan Refocusing Anggaran

SuarIndonesia – Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kini tak lagi diwajibkan untuk melakukan refocusing atau realokasi anggaran.

Pasalnya di awal pandemi Covid-19 melanda di awal tahun 2020 lalu, setiap SKPD diminta melakukan realokasi anggaran untuk menangani pandemi Covid-19. Alhasil terkumpul sekitar Rp111 M untuk menangani wabah virus asal Wuhan tersebut.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai bidang, baik itu di bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi daerah.

Selanjutnya di tahun 2021, realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 hanya berupa imbauan. Artinya, setiap SKPD tidak lagi diharuskan menyisihkan anggarannya masing-masing, untuk ditempatkan dalam dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Hal itu dibeberkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Mukhyar di press room Balai Kota belum lama tadi.

“Kita hanya mengimbau kegiatan yang tidak prioritas atau tidak bisa dikerjakan waktu dekat di tiap SKPD untuk dikembalikan saja. Karena juga bisa untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SKPD),” ucapnya.

Mukhyar mencontohkan, beberapa anggaran kegiatan yang bisa direalokasi guna penanganan Covid-19 misalnya anggaran perjalanan dinas, dan anggaran konsumsi pertemuan-pertemuan atau rapat.

Pasalnya, di masa pandemi sekarang ini setiap aktivitas masyarakat juga masih dibatasi. Termasuk aktivitas ASN di lingkungan Pemko.

Selain itu, anggaran pengerjaan fisik yang tidak mungkin terkejar untuk dilaksanakan, juga lebih baik ditunda. Termasuk rencana pembangunan yang belum masuk tahap proses lelang dan akan memakan waktu cukup lama.

“Tapi kalau SKPD itu merasa mampu, silahkan saja. Namun kita lihat nanti di akhir anggaran, bisa tercapai tidak? Atau malah hanya membuat SILPA lebih besar,” tandasnya.

Mukhyar menambahkan, dengan tidak adanya lagi keharusan SKPD melakukan realokasi anggaran, itu berarti dana yang tersedia untuk penanganan Covid-19 pada 2021 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Namun hal itu Ia yakni tidak terlalu bermasalah, lantaran penanganan Covid-19 juga sudah tidak lagi sebesar di awal-awal. Misalnya sudah tidak adanya lagi rumah karantina yang dulu digunakan, otomatis membuat beban biaya juga berkurang.

“Sekarang anggaran cuma kita fokuskan untuk biaya operasional penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar Rp111 M pada tahun 2020 lalu untuk penanganan Covid-19. Dari dana itu, terserap sekitar Rp99 M. Artinya terdapat sisa anggaran sekitar Rp12 M.

Penyampaian laporan realisasi refocusing APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sendiri sempat dipertanyakan oleh sejumlah anggota DPRD Banjarmasin.

Bukan tanpa sebab, realisasi penggunaan anggaran yang disampaikan oleh jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin hanya dalam bentuk secara umum. Alias gelondongan, tanpa penjelasan lebih rinci. (SU)

 1,051 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: