“Sebelum Tahap II Menyangkut Penetapan Tersangka Bupati Balangan, Audit Internal Kasusnya”

“Sebelum Tahap II Menyangkut Penetapan Tersangka Bupati Balangan, Audit Internal Kasusnya”

Suarindonesia – Soal Bupati Balangan, H Ansharuddin ditetapkan tersangka, dan kemudian langsung dibeberkan kronologis awal kejadian hingga disinggung soal audit internal serta klarifikasi atas kasusnya.

Semua itu dibeberkan Ansharuddin didampingi tim kuasa hukumnya dipimpin M Fazri SH MH dari Kantor Borneo Lawa Firm, Senin (7/10) sore.

Pihaknya harapkan masih ada kesempatan sebelum tahap II atas kasusnya, baik dari penyidik kepolsiian, kejaksaan untuk audit internal.

Karena dari kasus ini pula ada pihaknya juga melaporkan orang yang sama itu.

Maksudnya disini kata Fazri, agar runtutan dari kasusnya bisa jelas, terang menderang, apa saja yang dipermasalahkan sebenarnya serta siapa sebnarnya yang disalahkan

“Ya kami berharap, sebelum tahap II ada audit internal atas kasusnya.

Tapi kalau kami disuruh perang (maksudnya hadapi di pengadilan saja pembuktiannya,red), ini jelas dari kami sudah babak belur duluan dan merugikan status klein kami, dan ini kami nilai tak benar,” ucapnya, kepada {[wartawan}}.

Ia juga menilai penanganan kasusnya Non Prosedural serta ini mengkriminalisasi.

“Sekali lagi kami minta audit internal, baik dari dari Kapolda, Kajati Kalsel, bahkan bisa pula Kejaksaan Agung hingga Kapolri.

“Atas pengananan ini sendiri, selain lapor balik, juga kami sudah melaporkan ke Propam Mabes Polri dan Kejagung, termasuk melakukan gugatan.

Inilah upaya yang bisa kami lakukan. Bukan kami mau perang, karena di sini saja sudah babak belur duluan,” tambahnya yang ketika itu bebebrkan semua kronologis sejak awal hingga akhir dari kasusnya tersebut.

Ansharuddin dituding melakukan penipuan terhadap seorang bernama Dwi Putra Husnie pada 1 Oktober 2018 silam

Sedangkan Dit Reskrimum POlda Kalsel, memulai penyidikan pada 29 Mei 2019. Dwi Putra merasa dirugikan dan cek yang diterima pelapor dari tersangka ternyata cek kosong.

Berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.

Fazri menjelaskan awal kasus yang merupakan buntut dari utang piutang antara kliennya dengan Supian Sauri.

Dwi berupaya masuk untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Terlebih, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota KPK.

Menurut Fazri, kliennya kenal dengan Dwi Putra Husnie dari Muhlisin, yang tak lain merupakan keluarga dekat mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Harun Rasyid.

“Klien saya percaya dengan pelapor,” ucap Pazri.

Bahkan tak tanggung-tanggung, Dwi mengaku pernah menangkap dua Bupati di Kalsel.

Antara lain, mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah dan mantan Bupati HST Abdul Latief.

Dia juga menunjukan foto saat menangkap mantan Bupati Tanah Laut,” bebernya lagi.

Tak hanya itu, kliennya pun sempat diajak ke kantor KPK, di Jakarta. Namun hanya sebatas shalat.

Namun, kata dia, Dwi tak pernah menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai anggota institusi antirasuah tersebut.

Dari sini Dwi diduga melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan tanda tangan.

“Jadi kami nilai disini lagi, kuat dugaan ini ada unsur politis dan pelaporan dari Dwi Putra jelas keliru,” tegansya.

Dalam masalahnya ini, justru Ansharuddin yang kena tipu Dwi Putra Husni, karena sudah terbukti bukan anggota KPK dan tidak membantu.

“Data saudara Dwi Putra Husni ini tidak ditemukan sebagai penyidik atau karyawan KPK.

Malah penelusuran Dwi merupakan mantan security di perusahaan Arutmin,” bebernya.

Berangkat dari hal itu, Fazri jelaskan Ansharuddin memutuskan tidak mengisi cek sebesar Rp 1 miliar. Karena Ansharuddin sudah mengendus unsur penipuan dan kecurangan yang dilakukan

Sisi lain, Fazri membantah jika Ansharuddin telah meminjam uang kepada Dwi Putra sebesar Rp 1 miliar dan Ansaruddin tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.

“Yang dituduhkan terhadap klien kami adanya transaksi pinjam uang sebesar 1 Miliar, sama sekali itu tidak benar,” jelas Fazri lagi.

Sehingga tidak benar dan tidak pernah terjadi seperti apa yang dituduhkan Dwi Putra Husnie,” jelasnya.

Ia berharap, penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Kalsel terhadap kliennya berimbang dalam menggali fakta serta peristiwa hukum penyidik.

Pada bagian lain Fazri ucap, kalau Pa Asharuddin merasa seolah-olah posisinya sebagai terlapor dipercepat.

“Menduga adanya permainan politik yang ingin menjatuhkan klien kami,” ujar Fazri. (ZI)

 

 320 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!