PROSES HUKUM Bagi Calon yang Ikut Pilkada Diminta Ditunda, Massa Forpeban juga Suarakan Dugaan Korupsi

PROSES HUKUM Bagi Calon yang Ikut Pilkada Diminta Ditunda, Massa Forpeban juga Suarakan Dugaan Korupsi

SuarIndonesia – Massa minta kelanjutan proses hukum apapun terhadap calon yang ikut di Pilkada, hendaknya ditunda dulu dengan tujuan agar bisa berjalan aman dan damai.

Kemudian massa dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) , dikomando Dinjaya, juga suarakan berbagai masalah dugaan korupsi.

“Ini sudah ada instruksi dari Kejaksaan Agung maupun Polri dalam menghadapi Pilkada siapapun yang ikut calonkan diri tersangkut masalah hukum agar prosesnya ditunda dulu.

Kita semua inginkan aza praduga tak bersalah,” ucap Dinjaya ketika sampaikan orasinya  di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Senin (7/9/2020).

Bahkan disingung pula sebagai contoh adanya desakan dihadapi Bupati Balangan H Ansharuddin.

“Ini kita minta agar tidak diproses dulu selama pilkada belum selesai., Karena jika dilanjutkan dalam situasi seperti ini akan bisa menjadi bias.

Dan jangan sampai adanya provokator atau ikut interpensi masalah hukum, apalagi jika sampai menimbulkan anarkis, kami minta pihak kepolisian menangkapnya,” seru Din Jaya

Disampaikan, pihaknya menyatakan mendukung penundaan proses hukum bagi setiap bakal calon kepala daerah yang maju dalam pilkada (pemilihan kepala daerah).

“Kami menyampaikan ini bukan pro kepala daerah yang bermasalah hukum, tetapi kami pro pada Pilkada yang damai dan bersih,’’ Dinjaya

Selain masalah politik, massar juga menyampaikan dugaan korupsi serta persengkonglan pada beberapa lelang proyek.

Diantaranya dugaan persengkonglan lelang proyek Instalasi Air Buangan Domistik kapasitas kecil pada Dinas PUPR Kabuopaten Banjar dalam dua tahun anggaran.

Kedua masalah pembangunan jembatan Kelayan A-Gerilya yang bernilai Rp13,5M, diduga terjadi persengkonglan pada pelelangannya.

Ketiga masalah dugaan pekerjaan tidak sesuai spek pada proyek preservasi Jalan Hasan Basri Banjarmasin oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Bahkan massa juga dugaan penyimpangan paket pengadaan BBM kegiatan operasional pelayanan alat dan mesin pertanian tahun anggaran 2019 dengan pagu Rp8.2 M.

Atas penyampaian aspirasi tersebut Kejati Kalsel yang diwakili Hendri salah seolah kepala seksi pada bidang Intelijen, akan menyampaikan  kepada atasannya. (ZI)

 119 total views,  1 views today

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: