SuarIndonesia — Presiden Joko Widodo menyebutkan terdapat 15 provinsi dan kabupaten/kota yang laju inflasinya di atas tingkat nasional meskipun sudah di bawah 5 persen.
Kelima belas provinsi tersebut adalah Maluku, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Merauke, Manokwari, Mimika, Surabaya, Pontianak, Ambon dan Banjarmasin.
“Ini yang perlu mendapat perhatian meskipun saya tetap menyampaikan terima kasih karena (laju inflasinya) sudah di bawah 5 persen,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Untuk mengendalikan tingkat inflasi, Presiden meminta anggota tim pengendali inflasi dan pemerintah daerah rajin melakukan cek ke lapangan, terutama dengan turun langsung mengecek harga-harga kebutuhan pokok di pasar.
“Itu yang kita harapkan agar inflasi kita terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun. Saya harapkan jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat,” tutur Jokowi, seperti dikutip AntaraNews, Kamis (31/8/2023).
Upaya pengendalian inflasi, menurut dia, perlu diperketat untuk mewaspadai dampak kekeringan ekstrem akibat El Nino yang diprediksi masih akan berlangsung hingga awal tahun depan serta pembatasan ekspor pangan yang diberlakukan sejumlah negara.
“Sekali lagi saya minta terutama kepada bupati dan gubernur yang memiliki sawah untuk memperhatikan produktivitasnya agar bisa meningkat, karena posisi semua negara sedang mengerem ekspor, jadi kita tidak bisa lagi membeli beras atau gandum dari negara lain yang menyetop ekspor,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengapresiasi inflasi Indonesia pada Juli 2023 terkendali di angka 3,08 persen dan tercatat lebih rendah dari inflasi Amerika Serikat.
Presiden menekankan pentingnya mengendalikan inflasi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Menurut Presiden, pengendalian inflasi di Indonesia merupakan kombinasi tidak hanya dari nilai tukar, suku bunga, harga dan ketersediaan barang, namun juga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang diambil pemerintah. (*/UT)
