SuarIndonesia – Polemik tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan tidak kunjung mereda dan sudah memakan waktu lama.
“Kapolda harus mengambil langkah dan Kabareskrim turun tangan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, ketika diminta pendapatnya, Jumat (15/9/2023).
Alasannya tentu menindak pelanggar hukum tersebut, potensi konflik horizontal bisa meledak kapan saja dan ini yang harus dihindari.
“Apalagi ini sudah dekat dengan tahapan penting Pemilu, berbahaya kalau dibiarkan karena ada pemilihan Presiden dan Legislatif. Saya meminta dalam waktu sesingkat-singkatnya pihak Polda bertindak.
Juga meminta kepada Kabareskrim Polri harus turun tangan mengambil segera langkah penanggulangan secepat-cepatnya,” tekan Pangeran Khairul Saleh, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini
Diketahui, semua itu puncaknya dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Mendagri tahun Nomor 50 Tahun 2014 tentang perbatasan wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan.
Ia katakan, rekan-rekan Komisi II DPR RI yang mempunyai tugas terkait dengan permasalahan serta mitra kerja langsung dengan Kementerian Dalam Negeri ingin turun ke lapangan guna mencari formulasi memecahkan masalah dengan segera.
Saya sendiri sudah pernah tekan kan bahwa polemik tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) difokuskan untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi dari mafia tambang yang menggerogoti.
“Puncaknya dari laporan masyarakat yang saya terima adanya potensi konflik yang terjadi di lapangan,” jelasnya lagi.
Sebanyak 500 hektera kebun sawit PT Sentosa Kurnia Bahagia Dirampas dan dirusak batang sawit oleh PT. Gorby Putra Utama (GPU) hal tersebut terungkap saat pimpinan dan Anggota DPRD Musi Banyuasin melakukan pengecekan patok batas.
Antara Muba dengan Musi Rawas Utara adapun patok batas utama yang di cek secara langsung tersebut ada di PBU 05.
Kedua dewan yaitu wakil ketua DPRD Muba Banyuasin Jhon Kenedy Sip dan H . Rabik Hs SE SH MH ,di Dusun tiga desa sako suban, Kecamatan Batang hari Leko kabupaten Musi banyuasin Kamis,14 September 2023.
“Secara hukum kalau terjadi perusakan oleh PT. Gorby aparat penegak hukum harus menindak,” tutup Pangeran Khairul Saleh.. (ZI)
