PERWAKILAN “Ojol” Walk Out dari RDP Dewan Kalsel Lantaran Melulu Bahas Mafia Migas

SuarIndonesia – Perwakilan transportasi online, ojek online (ojol) memilih meninggalkan ruangan rapat dengar pendapat (RDP) membahas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sikap perwakilan transportasi online memilih meninggalkan ruangan dipicu kekecewaan mereka dalam RDP tersebut tak dibahas dampak dari kenaikan harga BBM Bersubsidi, yakni turut naiknya harga sembako

“Karena tidak mendapat jawaban itu, dan hanya membahas mafia migas, maka kami meninggalkan rapat,” ucap Halim, salah satu perwakilan ojol yang ikut RDP, Selasa (13/9/2022)

Halim juga mengatakan, dengan naiknya harga BBM Bersubsidi sangat berdampak bagi para ojek online di daerah ini.

“Kami juga memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi berbarengan juga ada kenaikan harga sembako,” ujarnya

Menurut Halim persoalan yang mereka hadapi rencananya disampaikan kepada perwakilan kita yang ada di DPR RI, ternyata pada rapat ini tidak satupun hadir anggota DPR RI dari perwakilan Kalsel.

“Selain persoalan kenaikan harga BBM Bersubsidi, juga urusan perut harus diperhatikan, karena sebelum isu harga BBM naik, harga sembako sudah duluan naik,” katanya

Lanjutnya, karena itu kami berharap kenaikan harga sembako ini juga turut dibahas tidak hanya membahas naiknya harga BBM Bersubsidi.

“Kami sebagai masyarakat kecil sangat merasakan dampak dari naiknya harga sembako di pasaran,” ujarnya

Sementara itu, terkait kenaikan harga sembako Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Drs H Birhasani mengatakan saat RDP berlangsung, pihaknya tidak dimintai tanggapan atas keluhan yang disampaikan perwakilan transportasi online tersebut.

“Kami tidak diberi kesempatan untuk menjawab,” ujarnya.

Menurut Birhasani, dengan naiknya harga BBM Bersubsidi ini akan terasa dampaknya seminggu kedepan.

“Kalau sekarang memang ada harga-harga sembako itu bergejolak, tapi itu disebabkan terhambatnya distribusi dan gagalnya panen,” ujarnya.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK usai yang memimpin RDP mengatakan, pihak dewan yang merupakan lembaga legeslatif disemua komisi baik Komisi I s/d IV mendukung aspirasi dari masyarakat Kalsel yang menolak kenaikan harga BBM.

“Kita minta pemerintah pusat meninjau ulang kenaikan harga BBM, seperti aspirasi yang disampaikan masyarakat di seluruh daerah,” ujarnya.

Sedangkan penolakan kenaikan harga BBM merupakan kesepakatan semua komisi di lembaga legislatif itu, baik Komisi I s/d IV. dan hasil RDP

Meski keputusan berada di tangan pemerintah pusat dan pihaknya hanya berwenang untuk mengawal agar aspirasi tersebut sampai kepada pihak terkait.

Adapun surat pernyataan sikap tersebut akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI.

“Rencananya esok (Rabu 14/9/2022) dewan Kalsel akan membawa surat rekomendasi hasil RDP untuk tolak kenaikan harga BBM,” Kata Supian HK

Tempat terpisah Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang penolakan kenaikan harga BBM bersama Pemprov Kalsel, Forkopimda Kalsel, Mahasiswa, Ojek Online, Organda, Pelaku Usaha, terdapat dua point penting.

“Keberadaan mafia migas yang membuat sulit masyarakat dalam mendapatkan minyak dan penambahan kuota BBM,”

Menurutnya yang dipermainkan para mafia migas itu yakni BBM bersubsidi, jatah masyarakat yang digunakan mereka.

Sedangkan distribusi BBM yang sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU.

Dirinya menyarankan keberadaan satgas harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM.“Satgas sudah ada, namun tidak jalan,” ujarnya

Untuk penambahan kuota BBM, menurutnya jika hanya DPRD Provinsi yang mengajukan penambahan kuota BBM namun tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.

“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk menambah kuota BBM, namun tidak bisa direalisasikan,” katanya.

Hasanuddin optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang duduk di Komisi VII.

“Karena BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM,” tutupnya. (HM)

 16,215 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

1 Comment

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.