SuaraIndonesia – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi mengaku geram ketika mengetahui adanya pemotongan anggaran di tubuh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Kotabaru
“Pemotongan tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan terhadap sektor realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” ucapnya Jum’at (2/7/2021)
Menurut Paman Yani sapaan akrabnya, upaya maksimal sudah dilakukan Samsat Kotabaru, namun pendapatannya menurun.
“Kita pantau tren pendapatan Samsat agak menurun, setelah tau ternyata pemangkasan anggaran, saat Kunker, di pelayanan Samsat Pembantu Serongga, Kabupaten Kotabaru,” ujarnya
Paman Yani juga mengatakan, sebelumnya Komisi II DPRD Kalsel dengan Kepala Bakeuda pernah membicarakan janganlah dipangkas anggaran-anggaran ke Samsatan
Anggota dewan Fraksi Partai Golkar ini menilai apabila pemangkasan dilakukan, maka, secara otomatis pelayanan yang dijalankan pun dirasa kurang optimal.
“Karena ketika dikurangi atau dipangkas secara keseluruhan pendapatan juga berdampak langsung dengan wajib pajak (wp) tersebut.
Sebagai Contoh biasanya Samsat dan Korlantas setempat setiap satu bulan melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat, dan supaya mendorong kesadaran mereka untuk taat membayar pajak tepat pada waktunya,” tegasnya.
Lebih jauh paman Yani mengatakan, pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan giat operasi.
“Setelah berdiskusi, pada dasarnya mereka siap melakukan razia, namun imbas refocusing anggaran maka kegiatan pun terhenti,” ujarnya
Ia juga meminta Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak lagi memangkas anggaran yang dianggap penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Terlebih, bila pelaksanaan razia tidak dilakukan, maka bakal menjadi masalah yang cukup besar.
“Razia ini kan difungsikan untuk mendorong atau memberikan kesadaran bagi pengendara wajib pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di banua kita Kalimantan Selatan,” paparnya.
Rencananya Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk segera memberikan kejelasan terkait hal ini.
“Nanti akan ketemu di Kantor DPRD Kalsel yang jelas saya orang pertama yang sangat menentang akan hal ini terlebih Ketua Komisi II DPRD Kalsel juga yakin tidak setuju dengan adanya pemangkasan, apalagi kegiatan untuk mendorong pendapatan daerah,”tutupnya. (*/HM)
