OKNUM Kejati Kalsel “Terseret” di Daftar Pemeriksaan KPK Pasca OTT di HSU

Bagikan :
OKNUM Kejati Kalsel “Terseret” di Daftar Pemeriksaan KPK Pasca OTT di HSU
Kajati Kalsel, Rudi Prabowo Aji SH MH.

SuarIndonesia -KPK terus telusuri dari kasus OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalsel), dan kabar terbaru dari sejumlah nama “terseret” (terbawa-bawa,redI adanya oknum di Kejati Kalsel.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri sempat menyebutkan 10 nama yang jadi saksi dan dimintai keterangan buntut OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Kabupaten HSU.

Bebebrapa waktu lalu, mereka diperiksa keterangannya di salah satu ruangan Kantor BPKP Provinsi Kalsel yakni pada Kamis (23/9/2021).

Dari sederet nama itu, satu diantaranya yang disebut adalah Syahrul, Kasi Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam rilis tersebut, tak disebutkan secara rinci dari lembaga atau instansi mana Syahrul sebagai Kasi Ekonomi dan Moneter yang dimaksud.

Namun spekulasi berkembang di Kalsel terkait nama tersebut, pasalnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) juga memiliki seorang Jaksa yaitu Sahrul Arif Hakim yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Moneter.

Seksi Ekonomi dan Moneter merupakan bagian dalam struktur di bawah Asisten Bidang Intelijen Kejati Kalsel.

Semua dari keterangan,  mendapat respon dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel, Rudi Prabowo Aji SH MH.

Buntut dari berkembangnya tersebut, Kasi Ekonomi dan Moneter Kejati Kalsel yaitu Sahrul Arif Hakim lanjut Kajati diperiksa oleh unsur pengawasan internal Kejati Kalsel.

“Yang bersangkutan saat ini telah dilakukan pemeriksaan secara intensif pihak pengawasan Kejati Kalsel,” tambah Kajati, menyamoaikan kepada wartawan, Minggu (3/10/2021).

Dikatakan, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah Kejati Kalsel mengklarifikasi atas nama yang beredar tersebut.

“Sahrul Kasi C Ekonomi dan Moneter kita periksa secara intern sebagai tindaklanjut dan klarifikasi beberapa informasi yang beredar.

Karena kita mendukung penuh proses hukum yang dilakukan pihak KPK,” ujarnya.

Diketahui, semua rentenan dari ditetapkannya  tiga tersangka yakni Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pertanahan (PUTRP) HSU, MK, MRH selaku pihak swasta dari CV Hanamas, serta FH selaku pihak swasta dari CV Kalpataru.

MK bersama MRH dan FH diduga kuat telah bersepakat soal commitment fee sebesar 15 persen.

Itu dari tiap proyek rehabilitasi irigasi di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Banjang, Kabupaten HSU yang dimenangkan oleh perusahaan masing-masing.

Diketahui, MRH melalui bersama CV Hanamas diketahui memenangkan lelang proyek di Desa Kayakah, Amuntai Selatan dengan nilai Rp 1,9 Miliar.

Sementara, FH melalui CV Kalpataru memenangkan proyek irigasi di Desa Karias, Banjang dengan nilai Rp 1,5 Miliar.

Jika ditotal keseluruhan dengan kesepakatan fee 15 persen, maka MK selaku kuasa pemegang anggaran ditengarai memperoleh fee sebesar Rp 345 juta.

“Sebelum lelang ditayangkan, MK diduga telah memberi persyaratan lelang kepada MRH dan FH sebagai calon pemenang kedua proyek.

Dengan termasuk kesepakatan memberi uang commitment fee sebelum 15 persen,” beber Alex.

Selain MK, MRH, dan FH, komisi antirusuah juga mengamankan KI (ASN), LI (Mantan Ajudan Bupati HSU), MB (ASN) dan MJ (Swasta). Namun, baru tiga tersangka yang ditetapkan atas kasusnya.

Bahkan dari semua, turut diperiksa Bupati HSU, H Addul Wahid, dan Kepala Dinas PPKB HSU, Anisah Rasyidah .

Anisah merupakan istri bupati, diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH).

Juga Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari. Almien (sang anak) juga diperiksa untuk tersangka Marhaini. (ZI)

 1,813 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!