SuarIndonesia – Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, segera melakukan koordinasi dalam waktu dekat ke kementerian PUPR di Jakarta terkait molornya pengerjaan proyek jembatan Paringin.
“Kunjungan kami untuk melihat dan memastikan terkait permasalahan yang terjadi pada Proyek Jembatan Sungai Paringin, yang menuai polemik karena pengejaan dinilai lamban disebabkan pembayaran upah tukang yang tak tepat waktu.
Sehingga membuat sebagian pekerja memilih pulang kampung,”
kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.Sahrujani saat melakukan Monitoring dan Evaluasi khususnya terkait infrastruktur jembatan yang ada di Kab. Balangan. Senin (31/01/22)
Menurut Sahrujani, meski sekarang para pekerja sudah mulai bekerja kembali untuk menyelesaikan proyek jembatan sungai paringin, Pihak dewan meminta kepada BPJN dan Kontraktor agar kejadian ini tidak terulang lagi.
Selain itu, pihaknya juga memberikan rentang waktu kepada pihak ketiga untuk mengerjakan lebih cepat lagi dalam penanganan, mengingat jembatan Paringin iconnya Kabupaten Balangan yang sangat vital.
“Kami berharap kepada masyarakat yang pada saat ini terdampak akibat molornya pengerjaan proyek jembatan Paringin ini untuk bersabar.”katanya
Kunjungan Komisi III DPRD Kalsel, sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang infrastruktur. Meninjau langsung proyek jembatan di sungai Paringin Kab. Balangan.
Sementara itu, Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel diwakili oleh Abdul Yazid sebagai mitra kerja dari komisi III menjelaskan, pengerjaan yang seharusnya selesai pada Februari 2022 ini, terpaksa harus diundur, dengan harapan Maret 2022 selesai pengerjaan.
“Karena adanya refocusing anggaran yang tidak terduga sehingga berdampak terhadap pendanaan. Apabila bulan Februari mendatang masih belum selesai, maka denda pun akan dikenakan,” ujarnya (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
