MENGINGATKAN Pesan KPK Soal “Pokir” yang Diusulkan Dewan Kepada Kepala Daerah

MENGINGATKAN Pesan KPK Soal “Pokir” yang Diusulkan Dewan Kepada Kepala Daerah

SuarIndonesia – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel ) Roy Rizali Anwar mengingatkan pesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diusulkan Badan Anggaran Dewan kepada kepala daerah.

“Pada prinsipnya kita setuju saja Pokir Dewan, apalagi sesuai arahan KPK kemarin Pokir diperbolehkan selama sesuai mekanisme, pengusulan dan sebagainya, anggota dewan jangan bermain-main di situ. itu pesan dari KPK,” katanya usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Kalsel, Kamis (1/7/2021).

Roy Rizali Anwar menjelaskan pada dasarnya Pemerintah Provinsi Kalsel menyetujui pokir yang diusulkan, akan tetapi harus disesuaikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.

“Nanti kita lihat kemampuan anggaran keuangan daerah sampai akhir tahun atau anggaran tahun depan bagaimana, apakah nantinya pokir dapat dialokasikan atau tidak,” ujarnya.

Roy juga menyatakan, terkait jumlah pokir yang diusulkan, tidak bisa langsung disetujui, nantinya bakal tergantung kemampuan keuangan daerah.

“Kalau memang mampunya cuma Rp 1 miliar, ya Rp 1 miliar dibagi untuk seluruh anggota DPRD, kalau mampunya Rp 50 miliar, ya Rp 50 miliar. Tapi nantinya akan kami laporkan dulu dengan pimpinan,” katanya lagi.

Roy mengatakan, melihat besarnya usulan sementara dari DPRD Kalsel nomor 5,6 dan 7, total besarnya Pokir yang diusulkan Rp200 miliar.

Tapi usulan tersebut memang tidak disetujui karena pihaknya melihat kemampuan keuangan daerah.

Untuk tahun ini saja, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Kalsel mengalami Defisit anggaran kurang lebih Rp 200 miliar untuk pembayaran Nakes (Tenaga Kesehatan).

Pembayaran Nakes dibebankan kepada provinsi dan kabupaten menggunakan dana yang telah ditransfer kurang lebih Rp 90 miliar, dan ada lagi surat terbaru terkait P3D kurang lebih Rp 53 miliar.

Dan menutup SILPA yang tadinya dianggarkan Rp 200 miliar ternyata hanya tersisa Rp 45 miliar. Jadi total refocusing anggaran Rp 200 miliar untuk tahun anggaran 2021.

Akan kita lihat lagi, kata Roy, apakah PAD bisa ditingkatkan karena anggaran yang ada aja sudah defisit Rp 200 miliar.”Meningkatkan PAD menjadi prioritas kita saat ini,” jelasnya.

Selanjutnya, apabila PAD dapat ditingkatkan, otomatis penyelenggaraan program kerja dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, pengoptimalan pajak daerah harus dilakukan dengan lebih baik lagi, sehingga pemasukan daerah dapat meningkatkan.

Sebelumnya Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel Rosehan NB menagih janji Pokir kepada Pemprov Kalsel lewat Kepala Bappeda Kalsel.

“Janjinya satu minggu, sekarang sudah enam minggu berlalu tidak ada kepastian. Padahal Pokir itu hasil aspirasi masyarakat saat reses dewan. Kita ditagih realisasinya oleh warga saat ke daerah pemilihan,” ujar Rosehan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan pihaknya memahami kondisi keuangan Pemprov Kalsel pada masa sekarang, yang mana masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Diutamakan Pokir yang prioritas terlebih dahulu,” ucapnya.

Supian menjelaskan program kerja yang tidak bisa ditunda, harus segera dilaksanakan dan jangan sampai mengalami gangguan.

“Kita harus sinergikan anggaran, baik dari Kabupaten Kota, Provinsi dan Pemerintah pusat. Utamakan program prioritas,” katanya usai rapat Badan Anggaran dengan jajaran Pemprov Kalsel. (HM)

 196 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: