SuarIndonesia – Ketua Fraksi PDI P DPRD Kalsel Rosehan NB, menyatakan pokok pikiran (Pokir) dewan selama 2022 sebagai penyambung dari aspirasi masyarakat, tidak ada yang terserap oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Kita sangat kecewa, dan terkesan sia sia reses, tidak seperserpun pokir yang direspon pemerintah,” ucap nya sebagai pengantar akhir tahun 2022, kepada awak media, di Banjarmasin. Rabu (28/12/2022)
Menurutnya di tahun 2023 mendatang akan lebih memperketat di bidang anggaran, karena fungsi dewan jelas diantaranya mengawasi, bazeting anggaran kemudian mengkritisi kinerja pemerintah daerah.
“Seharusnya pokok pikiran yang didapat dari aspirasi masyarakat lebih di perhatikan karena menyangkut kepentingan masyarakat,” Sentilnya
Selain Pokir, Rosehan Noor Bahri juga menyampaikan kekecewaan anggota dewan, khususnya di Komisi III membidangi infrastruktur dan pembangunan terkait perbaikan infrastruktur jalan yang penganggarannya di tahun 2023 yang bersifat monoton.
“Posisi dan panjang jalan yang berbeda – beda, kondisi jalan yang rusak bekas terkena banjir tidak sama, namun alokasi anggaran perbaikan jalan di 2023 semuanya harus sama merata dianggarkan Rp3 miliar,” katanya
Lanjutnya, meski pihaknya kecewa dengan alokasi anggaran perbaikan jalan tersebut, tapi disisi lain bersyukur secara kumulatif masih untung ada yang dianggarkan.
Karena itu, dirinya meminta Pemerintah Provinsi Kalsel agar lebih arif lagi menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat Kalsel dan lebih memperkuat sinergitas yang telah dibangun.
“Sebaik apapun pemerintahan kalau tidak ditopang DPRD dan diback up masyarakat maka tidak ada apa-apanya,” sentilnya.
Dirinya juga meminta maaf kepada masyarakat banua, karena keterbatasan kewenangan dari wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalsel dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat reses, sosper, wasbang.
Maupun tatap muka langsung dengan masyarakat termasuk yang disampaikan langsung ke sekretariat dewan. (HM)
