MASSA dari FSPMI Aksi ke DPRD Kalsel, Sejumlah Tuntutan Disampaikan

Bagikan :
MASSA dari FSPMI Aksi ke DPRD Kalsel, Sejumlah Tuntutan Disampaikan

SuarIndonesia – Sejumlah massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kalsel sampaikan aspirasi di depan kantor Dewan Kalsel, Rabu (10/11/2021)

Dalam Orasinya mereka menuntut minta naikkan UMP tahun 2022, tertibkan kembali Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2022, Cabut UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja (Omnibus Law), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law.

Setelah beberapa saat orasi mereka yang ditemui Anggota Dewan, dengan menyampaikan ajakan audiensi terkait tuntutan mereka.

Selain FSPMI, ditempat yang sama Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Rajawali (FSP – Bun Rajawali) juga melakukan audiensi dengan Dewan Kalsel menindaklanjuti program vaksinasi untuk buruh perkebunan sawit,

Menariknya di tengah gencar gencarnya Pemerintah melakukan program vaksinasi gotong royong, di perusahaan PT. EHP Group malah belum melaksanakan dikarenakan belum dapat dosis vaksin, padahal seluruh karyawan sudah terdaftar untuk bervaksin

“Informasi dari pihak perusahaan kesulitan mendapatkan dosis vaksin,” ujar Ketua FSP – Bun, Hasan usai melaksanakan audiensi.

Hasan menambahkan pihaknya mendengar Pemda daerah khususnya Kotabaru mengultimatum untuk karyawan pekerja perkebunan tidak diperbolehkan bervaksin ke luar perusahaan.

“Memang ada 20 – 30 persen karyawan yang sudah bervaksin karena bertempat tinggal di luar area perkebunan,” ucapnya

Hasan juga mengatakan, sebagaimana kita ketahui sebuah perusahan perkebunan sawit dipastikan berada di ujung dan jauh dari masyarakat perkampungan untuk menuju ke kota akan memakan waktu lama,

Sedangkan kebanyakan mayoritas karyawan perusahan sawit berasal dari timur.

“Bilamana mau pulang mendadak, contohnya mau naik pesawat syaratnya harus menggunakan sertifikat vaksin,”ucapnya

Menanggapi tuntutan massa tersebut, anggota Dewan dari Komisi IV Firman Yusi mengatakan akan menyampaikan ke Pimpinan Dewan, yang mana masih pro dengan rakyat dan akan disampaikan ke pemerintah Provinsi Kalsel.

Menurut Firman Yusi, terkait Vaksinasi seharusnya di perusahaan masing masing yang sudah memprogramkan terlebih dalam vaksinasi gotong royong yang sudah digencarkan pemerintah.

“Secepatnya kita surati satgas dan Dinkes untuk mendorong melakukan vaksinasi di perusahaan tersebut,” ucap Firman Yusi

Sedangkan mengenai, Terkait BPJTSK, iuran dipungut perusahaan ke karyawan namun dugaan tidak disetor,

“kita akan mintai keterangan pihak perusahaan. sedangkan proses nantinya jangan sampai merugikan teman teman pekerja,” tutupnya (HM)

 285 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!