SuarIndonesia – Hingga kini, operasional bus trans Banjarmasin masih gratis. Namun, untuk operasional di tiga bulan mendatang, atau hingga akhir tahun 2022 dikhawatirkan mengalami kendala.
Tak dapat dipungkiri, kondisi ini rupanya juga merupakan imbas dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak alias BBM.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin, Slamet Begjo bahkan menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya mengalami kekurangan dana untuk operasional moda transportasi gratis itu.
Tidak hanya untuk bus trans Banjarmasin yang berjumlah 12 unit dan melayani tiga koridor yakni Jalan Pangeran Antasari-Terminal Kilometer Enam, Jalan Pengeran Antasari-Anshari Saleh, dan Jalan Antasari-Jembatan Pulau Bromo saja.
Tapi, juga angkutan pelajar ceria, yang dikhususkan untuk operasional angkutan pelajar itu.
“Saat ini, seluruhnya masih gratis. Tapi di pengujung tahun, atau di bulan Oktober, November dan Desember, kami memerlukan dana tambahan,” ucapnya, Senin (12/9/2022) di Balai Kota.
“Memang masih ada anggaran sebelumnya, saya lupa rinciannya. Tapi, kami tetap memerlukan dana tambahan. Itu kami ajukan di anggaran perubahan sebagai dukungan untuk operasional. Yakni Rp1,3 miliar,” tekannya.
Baca Juga :
BUS TRANS Banjarmasin Dioperasionalkan, Sempat Istirahat Satu Bulan
“Dari pihak Komisi III DPRD Banjarmasin, berjanji akan turut memperjuangkan. Sesuai dengan kemampuan daerah,” tekannya.
Dana tersebut, tentu tak hanya untuk kebutuhan BBM saja. Tapi, juga meliputi hal lainnya. Slamet merincikan, di situ sudah termasuk gaji supir, dan pemeliharaan moda transportasi.
Baik untuk bus trans Banjarmasin yang sebanyak 12 unit, dan angkutan pelajar ceria yang berjumlah 15 unit itu.
“Dan tentu, itu dilakukan agar hingga akhir tahun kami bisa tetap menggratiskan operasional bus maupun angutan pelajar,” harapnya.
Lantas, bagaimana dengan tahun depan? Apakah operasional kedua moda transportasi itu masih bisa dinimmati secara gratis oleh masyarakat?
Terkait hal itu, Slamet belum bisa memastikannya
Bahkan, ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan kajian. Apakah moda transportasi yang disediakan pemko ini, bisa melalukan panarikan biaya bagi penumpang.
“Kalau toh ternyata bisa dipungut bayaran, kenapa tidak. Tapi pada intinya, akan kami kaji terlebih dahulu,” pungkasnya. (SU)
