MAFIA PUPUK Bersubsidi dengan Modus RDKK Fiktif Dilakoni KPP dan Ketua KUD

Bagikan :
MAFIA PUPUK Bersubsidi dengan Modus RDKK Fiktif Dilakoni KPP dan Ketua KUD

SuarIndonesia – Mafia pupuk subsidi dengan modus RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) fiktif petani tebu dilakoni dua orang diungkap.

Dan perkaranya itu berlanjut hingga ke pengadilan dari ditangani Kejaksaan Negeri Jombang.

“Perkaranya dalam proses persidangan, ini terkait tindak pidana korupsi pada penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Dr Ketut Sumedana, Minggu (15/2/2022).

Soal mafia pupuk ini pula, Jaksa Agung RI Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk benar-benar serius memberantas mafia pupuk,

Diketahui, untuk modus operandi dalam perkara di Jombang, dimana petani tebu yang memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar bisa membeli pupuk bersubsidi.

Kemudian terdakwa Kuseri NS, S.P. selaku KPP (Koordinator Penyuluh Pertanian) untuk Wilayah Kecamatan Mojoagung. Kabupaten Jombang memberikan arahan.

Ini agar menggunakan KTP orang lain atau menggunakan KTP milik anggota keluarganya yang lain untuk didaftarkan ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perkebunan Tahun 2019.

Khusus untuk wilayah Kecamatan Mojoagung, pengecer pupuk bersubsidi untuk tanaman tebunya adalah KUD Sumber Rejeki maka pada akhir tahun 2018.

Setelah mendapat arahan dari Kuseri, lantas rekannya yakni terdakwa Solakhuddin yang merupakan Ketua KUD Sumber Rejeki meminta dan menerima foto kopi KTP-KTP dari para Petani Tebu yang mengusahakan lahan melebihi 2 Hektar di wilayah Kecamatan Mojoagung.

Dimana data identitas KTP-KTP ini dipergunakan oleh terdakwa untuk dimasukkan nama-namanya ke dalam RDKK tanaman perkebunan.

Secara faktual di wilayah kecamatan Mojoagung tidak terdapat kelompok tani tanaman tebu sehingga RDKK yang dibuat oleh para terdakwa adalah RDKK fiktif.

Dimana RDKK ini adalah salah satu instrumen untuk menebus atau membeli pupuk bersubsidi, jadi pada akhirnya terjadilah penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

 

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mendakwa kedua terdakwa.

Dengan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU menyatakan terdakwa Solakhuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana.

Dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000.

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Kemudian membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 435.000.000 dengan diperhitungkan uang titipan terdakwa Solakhuddin  di Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebesar Rp.435.000.000.

Ini sebagai uang pengganti kerugian negara yang dibayarkan terdakwa serta terhadap uang titipan sebesar Rp435.000.000 tersebut dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara untuk disetorkan ke kas negara dan terdakwa tetap ditahan.

Hal sama terhadap terdakwa Kuseri NS, S.P alias Kuseri Non Suprianto SP, menjatuhkan pidana penjara empat tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.107.768.865 dengan perhitungan uang di Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebesar Rp.65.000.000 dan terdapat sisa sebesar Rp.42.768.865 sebagai uang pengganti yang belum dibayarkan terdakwa.

Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp.42.768.865 paling lambat satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 tahun. (*/ZI)

 

 6,278 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.